JAKARTA – HabarIndonesia.id – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mengusulkan pembangunan berbagai proyek infrastruktur strategis senilai Rp2,6 triliun kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Usulan tersebut bertujuan memperkuat konektivitas antarwilayah, mempercepat pemerataan pembangunan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang tengah berkembang pesat di Maluku Utara.
Usulan itu disampaikan Sherly dalam pertemuan resmi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Jakarta, Jumat (22/5/2026).
Pertemuan tersebut turut dihadiri Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR Maluku Utara, Risman Iriyanto Djafar.
Dalam paparannya, Sherly menjelaskan bahwa Maluku Utara saat ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan, terutama ditopang oleh perkembangan industri pengolahan mineral dan program hilirisasi.
Namun, laju pertumbuhan tersebut dinilai belum sepenuhnya diimbangi dengan ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai.
“Provinsi Maluku Utara saat ini tengah mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat, terutama didorong oleh perkembangan sektor industri pengolahan mineral. Namun demikian, akselerasi pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai,” ujar Sherly.
Menurutnya, karakteristik Maluku Utara sebagai daerah kepulauan yang terdiri atas banyak pulau masih menghadapi tantangan besar dalam hal konektivitas dan aksesibilitas antarwilayah.
Karena itu kata dia, pembangunan infrastruktur menjadi kebutuhan mendesak guna mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta pemerataan pelayanan publik.
Sherly menegaskan bahwa usulan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam mendukung pelaksanaan program Asta Cita Presiden Republik Indonesia, sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Ia juga menyampaikan, salah satu proyek prioritas yang diajukan adalah pembangunan Jalan Trans Kie Raha di Pulau Halmahera.
Selain itu lanjut Sherly, Pemprov Maluku Utara juga mengusulkan pembangunan ruas Ekor–Simpang 4 Kobe di Kabupaten Halmahera Timur dengan nilai anggaran Rp348,3 miliar dan pembangunan ruas Tabadamai–Ekor di Kabupaten Halmahera Barat sebesar Rp244,7 miliar.
Tak hanya itu menurut dia, pemerintah daerah turut mengusulkan peningkatan ruas jalan Maba–Sagea di Halmahera Timur senilai Rp91,6 miliar, pemeliharaan berkala jalan dalam kawasan Sofifi sebesar Rp22,4 miliar, serta peningkatan ruas Kao–Toliwang di Kabupaten Halmahera Utara dengan anggaran Rp102,5 miliar.
Ia juga mengatakan, total kebutuhan anggaran untuk sektor jalan melalui skema Instruksi Presiden Jalan Daerah mencapai Rp809,8 miliar.
Di sektor pertanian dan ketahanan pangan kata Sherly, Pemprov Maluku Utara mengusulkan rehabilitasi sejumlah jaringan irigasi strategis, meliputi Daerah Irigasi Gane Timur di Halmahera Selatan, irigasi Goal dan Akediri di Halmahera Barat, irigasi Aha di Pulau Morotai, serta irigasi Wayamli di Halmahera Timur. Total kebutuhan anggaran untuk sektor irigasi mencapai Rp127,9 miliar.
Menurut Sherly, pengembangan Sofifi sebagai ibu kota provinsi juga menjadi perhatian utama dalam proposal tersebut.
Ia juga menyampaikan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengusulkan pembangunan stadion sepak bola senilai Rp340 miliar, pembangunan rumah sakit umum daerah kelas B sebesar Rp240 miliar, pembangunan pasar higienis Sofifi Rp36,1 miliar, serta pembangunan gedung pemadam kebakaran senilai Rp20 miliar. Total kebutuhan pengembangan kawasan Sofifi mencapai Rp636,1 miliar.
Selain pembangunan infrastruktur dasar kata Sherly, usulan tersebut juga mencakup penataan kawasan strategis pariwisata di Halmahera Barat dan Pulau Morotai, pembangunan instalasi pengolahan air limbah, optimalisasi sistem penyediaan air minum, hingga pembangunan jembatan di Pulau Morotai dan Halmahera Utara.
Lanjutnya, Pemprov Maluku Utara juga meminta dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan tanggul, normalisasi sungai, serta pengaman pantai di sejumlah wilayah rawan bencana seperti Halmahera Utara, Halmahera Barat, Kota Ternate, dan Halmahera Selatan.
Ia juga menyampaikan, total kebutuhan anggaran untuk sektor pengendalian banjir dan perlindungan pesisir tersebut mencapai Rp286 miliar.
Menanggapi usulan tersebut, AHY menyampaikan apresiasi terhadap berbagai capaian Pemerintah Provinsi Maluku Utara, termasuk keberhasilan meraih sejumlah penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri dan upaya menekan angka stunting.
Menurut AHY, Maluku Utara merupakan salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia yang didorong oleh hilirisasi nikel, pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik di Weda dan Buli, serta rencana pengembangan bandara internasional.
Meski demikian, ia menilai dukungan infrastruktur masih sangat dibutuhkan agar sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata dapat tumbuh seiring dengan ekspansi industri.
“Setiap rupiah yang diinvestasikan harus dikonversi menjadi keadilan dan pemerataan yang dirasakan langsung oleh masyarakat Maluku Utara,” tegas AHY.
Dengan total usulan mencapai Rp2,6 triliun, Gubernur Sherly Tjoanda berharap dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat pembangunan infrastruktur strategis yang mampu mendorong konektivitas, meningkatkan daya saing daerah, serta menghadirkan manfaat ekonomi yang lebih merata bagi masyarakat di seluruh wilayah kepulauan Maluku Utara.
(Gus)
