WALHI Ingatkan Pemda Morotai dan APH, Stop Operasi PT Intimkara yang Diduga Tak Kantongi Izin

- Wartawan

Jumat, 26 Juni 2026 - 00:01 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MOROTAI – HabarIndonesia.id – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Maluku Utara secara tegas mendesak Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dan aparat penegak hukum untuk segera menghentikan seluruh aktivitas PT Intimkara yang diduga beroperasi tanpa mengantongi izin lingkungan yang sah.

Desakan tersebut disampaikan WALHI menyusul polemik pembukaan lahan yang dilakukan perusahaan tersebut di wilayah Pulau Morotai, Kamis (25/6/2026).

Menurut WALHI, aktivitas perusahaan yang telah berlangsung sejak 6 Juni 2026 itu diduga berjalan tanpa dokumen perizinan lingkungan yang lengkap.

Kondisi tersebut dinilai sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap aturan yang berlaku dan harus segera ditindak oleh pemerintah maupun aparat penegak hukum.

WALHI juga menyoroti lemahnya pengawasan Pemerintah Daerah Pulau Morotai dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terhadap aktivitas perusahaan tersebut.

Organisasi lingkungan itu menilai adanya kelonggaran yang diberikan kepada PT Intimkara untuk tetap beroperasi sembari menunggu penerbitan izin lingkungan di kemudian hari.

Deputi Internal WALHI Maluku Utara, Mubalik Tomagola, menegaskan bahwa apabila sebuah perusahaan dapat menjalankan aktivitas tanpa izin lingkungan, maka hal tersebut merupakan tindakan ilegal yang tidak dapat dibenarkan.

Ia mempertanyakan fungsi pengawasan dan ketegasan pemerintah daerah dalam menangani persoalan tersebut.

“Kalau beroperasi tanpa izin, jelas ini tindakan ilegal dan sama sekali tidak bisa dibenarkan. Saat ini yang patut dipertanyakan adalah aspek pengawasan dan ketegasan pemerintah daerah setempat. Kenapa hal seperti ini bisa terjadi? Jangan-jangan ada ‘invisible hand’ atau tangan tak terlihat yang mencoba mengontrol mekanisme pengawasan di lingkup birokrasi,” tegasnya saat dikonfirmasi awak media Habar Indonesia.id.

Lebih lanjut, WALHI menilai apabila aktivitas yang sejak awal diduga melanggar aturan justru diberikan kelonggaran atau dibiarkan terus berlangsung, maka DLH sebagai instansi yang memiliki kewenangan di bidang lingkungan hidup dapat dianggap turut melanggengkan praktik yang berpotensi merugikan lingkungan.

Selain itu, WALHI juga mengkritik pola penegakan hukum yang dinilai cenderung menunggu terjadinya kerusakan atau dampak serius sebelum mengambil tindakan.

Menurut Mubalik, pendekatan tersebut menunjukkan lemahnya upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran lingkungan.

Lanjutnya, fenomena penanganan hukum seperti itu diibaratkan WALHI sebagai “membentuk panitia saat kapal sudah tenggelam”, yakni tindakan baru dilakukan setelah kerusakan terjadi atau masyarakat terdampak.

Kondisi tersebut, menurutnya, memicu berbagai spekulasi di tengah masyarakat terkait kemungkinan adanya hubungan yang tidak sehat antara pemegang kekuasaan dan pemilik modal.

Atas dasar itu, Ia menyampaikan WALHI Maluku Utara menegaskan bahwa langkah moratorium atau penundaan aktivitas dinilai tidak relevan apabila PT Intimkara memang belum mengantongi izin dasar yang dipersyaratkan.

Ia juga meminta agar pemerintah dan aparat penegak hukum mengambil langkah tegas melalui proses penegakan hukum yang transparan, jujur, dan berkeadilan.

Mubalik juga mengatakan, WALHI menolak apabila penyelesaian kasus tersebut hanya berakhir pada pemberian sanksi administratif.

Menurut mereka, tindakan tersebut tidak cukup memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran lingkungan maupun perusahaan lain yang berpotensi melakukan hal serupa.

“Hal ini tidak boleh dibiarkan, apalagi hanya diberi sanksi administratif. Operasional perusahaan harus dihentikan secara total tanpa terkecuali demi menyelamatkan ruang hidup masyarakat dan ekologi Maluku Utara, khususnya di Kabupaten Pulau Morotai,” tegas WALHI.

(Sufandy)

Berita Terkait

Kapolres Haltim Lantik Kasi Humas dan Gelar Sertijab Kasat Intelkam, Dua Kapolsek.
TPT PERHAPI 2026, Harita Nickel Paparkan Inovasi Pemanfaatan Sisa Pengolahan Nikel
Perkuat Sinergi dan Transformasi Pelayanan Publik, Imigrasi Ternate Ikuti Upacara Hari Bakti Kemenimipas ke-2
PH Agus R. Tampilang, Keterangan Tiga Saksi di Sidang ISDA Justru Menguntungkan Klien Kami
Terungkap di Sidang Korupsi Isda Taliabu, Dero Hadiahkan Motor Rp37 Juta kepada Staf BPKAD
Hari Bhakti Kemenimipas, Imigrasi Ternate Tebar Kepedulian Sosial dan Hadirkan Layanan Paspor di Mall
Hakim Tipikor Perintahkan JPU Telusuri Peran Mantan Kepala BPKAD Taliabu dan Tetapkan Tersangka
Pererat Silaturahmi dan Sinergi, Pangdam Moloku Kie Raha Kunjungi BRI Maluku Utara

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 20:58 WIT

Berangkat Rakornas Naik Kelas Bisnis di Tengah Efisiensi Anggaran, Ketua KIP Malut Dinilai Boros Anggaran

Jumat, 20 November 2026 - 15:21 WIT

Dikerjakan PT Locita Maha Dana, Rp4,7 Miliar dari APBD 2026 untuk Revitalisasi Gedung IGD RSUD Chasan Boesoirie

Kamis, 19 November 2026 - 21:32 WIT

Perkuat Sinergi dan Transformasi Pelayanan Publik, Imigrasi Ternate Ikuti Upacara Hari Bakti Kemenimipas ke-2

Minggu, 15 November 2026 - 20:49 WIT

Wagub Sarbin Buka LASQI Nusantara Fest 2026, Maluku Utara Bidik Prestasi di Panggung Nasional

Sabtu, 14 November 2026 - 00:22 WIT

Sekda Samsuddin Tegaskan OPD yang Abaikan Program Pokir DPRD Akan Diberi Teguran

Jumat, 13 November 2026 - 22:28 WIT

Optimalkan Potensi Zakat Desa, BAZNAS Haltim Perkuat Pembentukan UPZ di Maba Selatan

Jumat, 13 November 2026 - 21:52 WIT

Bupati Bassam Ajak Ayah dan Ibu Bangun Pola Asuh Sehat demi Masa Depan Anak

Jumat, 13 November 2026 - 16:09 WIT

Bupati Bassam Ajak ASN Perkuat Pelayanan Publik, HKN dan HUT KORPRI Halsel Diisi Berbagai Aksi Sosial

Berita Terbaru