TERNATE, HabarIndonesia.id – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menegaskan kebijakan afirmasi bagi pelaku usaha lokal dalam pengadaan pekerjaan konstruksi. Melalui kebijakan tersebut, paket pekerjaan konstruksi dengan nilai hingga Rp2 miliar diprioritaskan bagi kontraktor yang berdomisili di kabupaten atau kota tempat proyek dilaksanakan.
Kebijakan ini disampaikan Direktur Pengadaan Barang dan Jasa LKPP, Hardi Afriansyah, dalam kegiatan Market Sounding Persiapan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2027 yang digelar Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di Bela Hotel Ternate, Kamis (16/11/2026).
Hardi menjelaskan, mekanisme pengadaan pekerjaan konstruksi kini diatur secara berjenjang berdasarkan nilai paket dan wilayah pelaksanaan. Untuk paket pekerjaan dengan nilai hingga Rp2 miliar, tender diperuntukkan bagi pelaku usaha yang berdomisili di kabupaten atau kota lokasi proyek.
Apabila proses pengadaan di tingkat kabupaten atau kota mengalami kegagalan, cakupan tender dapat ditingkatkan ke tingkat provinsi dengan batas nilai hingga Rp7 miliar. Sementara itu, pekerjaan konstruksi dengan nilai di atas Rp7,5 miliar masuk dalam cakupan persaingan tingkat nasional.
“LKPP menetapkan acuan nilai pengadaan secara berjenjang, yakni hingga Rp2 miliar untuk skala kabupaten/kota, Rp7 miliar untuk tingkat provinsi, dan di atas Rp7,5 miliar untuk level nasional,” jelas Hardi.
Menurutnya, kebijakan tersebut sejalan dengan ketentuan turunan Undang-Undang Cipta Kerja yang mewajibkan pemerintah kabupaten dan kota mengalokasikan minimal 40 persen anggaran belanja pengadaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Selain memberikan kesempatan lebih besar kepada kontraktor lokal, LKPP juga melakukan penyederhanaan persyaratan administrasi agar pelaku UMKM lebih mudah mendaftar dan berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Kami mengafirmasi dan mendahulukan pengusaha di lokasi proyek. Untuk pekerjaan konstruksi sampai Rp2 miliar, pemenangnya harus pelaku usaha di lokasi proyek tersebut. Kami juga mempermudah syarat menjadi penyedia pemerintah agar UMKM tidak ragu lagi untuk mengambil peran,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP, Setya Budi Arijanta, mendorong seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk memulai tahapan pengadaan sebelum tahun anggaran berjalan.
Menurut Setya, langkah tersebut penting agar proses penandatanganan kontrak dapat dilakukan sejak Januari. Dengan demikian, pelaksanaan pekerjaan fisik dan perputaran anggaran tidak lagi tertunda hingga Maret, yang selama ini kerap menghambat penyerapan anggaran pada triwulan pertama.
“Mulai sekarang kita harapkan pengadaannya bisa cepat. Jadi, awal tahun bisa teken kontrak, sehingga cita-cita dari mulai Pak Presiden sampai kepala daerah untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi bisa mulai di bulan Januari,” ujar Setya.
Ia menambahkan, sesuai arahan Presiden, pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dilaksanakan secara cepat, efisien, transparan, serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Dari total belanja pengadaan nasional yang mencapai sekitar Rp1.200 triliun, LKPP menargetkan efisiensi hingga 30 persen atau setara Rp400 triliun pada 2027.
Setya menegaskan, target efisiensi tersebut tidak boleh mengurangi kualitas bangunan maupun spesifikasi material konstruksi. Penghematan anggaran justru diharapkan dapat memberikan manfaat lebih luas melalui pembiayaan program-program pelayanan dasar masyarakat.
Program tersebut antara lain beasiswa pendidikan mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, serta penyediaan layanan kesehatan gratis.
“Efisiensi ini tidak mengorbankan kualitas. Kualitas tetap menjadi yang utama. Target efisiensi Rp400 triliun itu nantinya akan berguna langsung untuk rakyat, mulai dari beasiswa kuliah hingga layanan kesehatan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Setya mengingatkan seluruh pejabat pemerintah dan penyedia jasa agar menjaga integritas dalam setiap tahapan pengadaan. Ia menekankan bahwa pelaku usaha lokal harus memperoleh kesempatan berkompetisi secara adil tanpa dibebani pungutan liar maupun praktik permintaan jatah proyek.
Ia juga memperingatkan bahwa praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa dapat berujung pada tindakan hukum, termasuk Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sebagai upaya menjaga transparansi, LKPP telah menyediakan sistem pengaduan yang memungkinkan proses tender dihentikan apabila ditemukan indikasi kecurangan, manipulasi, atau pelanggaran dalam pelaksanaannya.
“Siapa yang tidak mau berubah, tinggal menunggu waktu menghadapi OTT KPK. Pejabat dan kontraktor harus sama-sama sadar diri. Kami sudah memperbaiki sistem agar transparan supaya semua pihak memperoleh pekerjaan secara benar,” pungkas Setya.
Melalui kebijakan afirmasi tersebut, LKPP berharap pengadaan pekerjaan konstruksi tidak hanya berjalan lebih cepat dan efisien, tetapi juga mampu memperkuat peran kontraktor lokal, mendorong pertumbuhan UMKM, serta menggerakkan perekonomian daerah.
(Agis).






