Jaga Daya Beli Masyarakat, Wabup Helmi, Pemkab Halsel Perkuat Operasi Pasar dan Distribusi Barang

- Wartawan

Jumat, 8 Mei 2026 - 14:26 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TERNATE – HabarIndonesia.id – Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) memperkuat langkah pengendalian inflasi daerah melalui pengawasan pasar, operasi pasar murah, hingga koordinasi distribusi barang lintas sektor guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat di tengah gejolak ekonomi global.

Langkah tersebut disampaikan Wakil Bupati Halmahera Selatan, Helmi Umar Muchsin, saat menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Maluku Utara yang berlangsung di Ballroom Gamalama Hotel Bela, Kota Ternate, Jumat (8/5/2026).

Kegiatan itu dipimpin Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, didampingi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara, Handi Susila.

Forum tersebut turut dihadiri 10 kepala daerah dan wali kota, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah dan perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Maluku Utara.

Dalam kesempatan itu, Wabup Helmi menegaskan bahwa dinamika geopolitik global perlu terus diwaspadai karena dapat memengaruhi ekspektasi pasar dan memicu kenaikan harga barang di daerah, meskipun belum terjadi kenaikan harga bahan bakar secara langsung.

“Kita wajib mengingat bahwa perkembangan geopolitik, walaupun belum terjadi kenaikan bahan bakar, terkadang isu saja bisa menimbulkan kenaikan harga. Karena itu, operasi pasar dan koordinasi harus terus diintensifkan,” ujar Helmi.

Menurutnya, TPID Halmahera Selatan harus terus melakukan peninjauan rutin di pasar maupun titik distribusi yang dianggap rawan guna mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok.

Lanjutnya, Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat serta menekan laju inflasi daerah.

Helmi menjelaskan, pengawasan harga tidak cukup dilakukan di pasar semata. Pemerintah daerah juga perlu membangun koordinasi dengan berbagai pihak terkait, mulai dari Kementerian Perhubungan, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), syahbandar, hingga pelaku jasa transportasi laut.

Ia mengatakan, koordinasi lintas sektor sangat penting mengingat Halmahera Selatan merupakan wilayah kepulauan yang sangat bergantung pada distribusi logistik laut.

Biaya distribusi barang, menurutnya, sangat dipengaruhi oleh kelancaran transportasi, ongkos angkut, dan ketersediaan pasokan dari luar daerah.

“Ini penting terus dilakukan bersama TPID Halmahera Selatan. Peninjauan harus dilakukan di pasar maupun di tempat-tempat khusus untuk mengantisipasi kenaikan harga, termasuk dengan pihak syahbandar dan pemilik jasa transportasi laut,” katanya.

Selain memperkuat pengawasan distribusi, menurutnya, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan juga mulai mengintensifkan agenda HLM TPID secara berkala sebagai upaya membaca kondisi ekonomi daerah secara lebih terukur dan responsif.

Ia menyebutkan, Pemkab Halsel menargetkan pelaksanaan HLM TPID sebanyak dua kali dalam setahun atau setiap semester. Untuk semester pertama telah dilaksanakan, sedangkan semester kedua direncanakan berlangsung pada akhir tahun 2026.

“Gerakan yang kami lakukan adalah HLM seperti hari ini. Di Halmahera Selatan, kami targetkan bisa dilakukan dua kali dalam satu tahun, yaitu semester pertama dan semester kedua,” ujarnya.

Di sisi lain kata Helmi, Pemkab Halmahera Selatan juga terus menggencarkan program pasar murah sebagai bentuk intervensi langsung pemerintah dalam menjaga keterjangkauan harga kebutuhan masyarakat.

Ia mengungkapkan, sepanjang tahun 2026 pemerintah daerah menargetkan lima kali pelaksanaan pasar murah. Dua kegiatan di antaranya telah dilaksanakan menjelang Ramadan dan Idulfitri.

“Untuk tahun 2026, gerakan pasar murah ditargetkan lima kali. Dua kali sudah dilakukan, yaitu menjelang Ramadan dan menjelang Idulfitri,” katanya.

Ia menambahkan, pasar murah berikutnya akan digelar menjelang Iduladha, kemudian dilanjutkan pada momentum Hari Kemerdekaan 17 Agustus, serta menjelang Natal dan Tahun Baru.

Menurut Helmi, pola intervensi semacam itu harus dilakukan secara konsisten agar pemerintah daerah dapat hadir lebih awal sebelum harga kebutuhan pokok melonjak tinggi, terutama pada momen meningkatnya permintaan masyarakat.

(Opal)

Berita Terkait

Polres Halsel Pastikan Dugaan Kekerasan Seksual terhadap Dua Anak Diproses 100 Persen
Camat Loteng Gandeng PLN Survei Titik PLTS di Desa Aruku
Dugaan Kekerasan Seksual terhadap Dua Anak di Halsel, Ayah Tiri Dilaporkan ke Polisi
Kapolres Halsel Terobos Pelosok Indari dengan Motor, Buka Dialog Kamtibmas
Kapolres Halsel Temui Pengemudi Ojek, Buka Ruang Dialog soal Kamtibmas
Dari Benteng ke Benteng, Pemkot Ternate Gandeng Harita Nickel Dorong Sport Tourism Berbasis Warisan Budaya
Ubaid Yakub, Bantuan Ibu Hamil dan Penguatan Fasilitas Kesehatan Antar Haltim Raih Penghargaan Nasional
Aboy Tendean Disorot dalam Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa di Halsel, LPP Tipikor Bakal Lapor ke Mabes Polri
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 2 September 2026 - 22:43 WIT

Harlah Ke-81 Kejaksaan RI, Burhanuddin Tekankan Soliditas dan Integritas Insan Adhyaksa

Rabu, 2 September 2026 - 14:00 WIT

Kepala BPOM Taruna Ikrar, Indonesia Harus Jadi Pemain Utama, Bukan Sekadar Pasar Industri Probiotik

Rabu, 26 Agustus 2026 - 20:19 WIT

Taruna Ikrar, BPOM Kolaborasi Jadi Kunci Indonesia Menjadi Pusat Terapi Maju di Asia

Selasa, 18 Agustus 2026 - 17:41 WIT

HUT ke-81 RI di BPJN Malut, Kementerian PU Tekankan Pembangunan yang Bersih dan Efisien

Rabu, 5 Agustus 2026 - 16:40 WIT

Usai Swasembada Pangan, Zulhas, Pemerintah Alihkan Fokus Bangun 2.000 Kampung Nelayan

Jumat, 31 Juli 2026 - 22:44 WIT

Program Jumat Berkah Hasby Yusuf Hadirkan Kebahagiaan, Ratusan Jamaah Terima Paket Makanan

Jumat, 19 Juni 2026 - 22:47 WIT

Sherly Sambut Pengukuhan ABPEDNAS, Energi Baru untuk Pembangunan Desa di Maluku Utara

Rabu, 3 Juni 2026 - 22:05 WIT

Kejagung Bongkar Dugaan Korupsi Program MBG Rp Triliunan, Yayasan hingga Pengadaan Disorot Kejagung

Berita Terbaru