HALSEL – HabarIndonesia.id – Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Maluku Utara dari Fraksi PKS, Izzudin Al-Qassam Kasuba, mendesak pemerintah pusat meningkatkan alokasi dana transfer bagi daerah-daerah penghasil sumber daya alam. Menurutnya, daerah penghasil selama ini memikul beban pembangunan yang lebih besar sehingga berhak memperoleh porsi anggaran yang lebih adil.
Pernyataan tersebut disampaikan Izzudin usai menghadiri Workshop Kepemimpinan Pejabat Publik PKS Maluku Utara yang dirangkaikan dengan pelantikan 23 Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKS Kabupaten Halmahera Selatan di Kantor DPD PKS Halmahera Selatan, Minggu (19/7/2026).
Ia menilai skema transfer ke daerah, khususnya Dana Alokasi Umum (DAU) dan berbagai bentuk transfer fiskal lainnya, perlu dievaluasi agar lebih berpihak kepada daerah yang menjadi penyumbang utama penerimaan negara.
“Daerah-daerah penghasil harus mendapatkan porsi yang lebih besar agar mampu mengatasi berbagai persoalan pembangunan. Jangan sampai daerah yang memberikan kontribusi besar kepada negara justru kesulitan membiayai kebutuhan dasarnya,” kata Izzudin.
Menurut Izzudin, persoalan tersebut tidak hanya dialami Maluku Utara, tetapi juga sejumlah daerah penghasil lainnya, seperti Sulawesi Tengah dan Kalimantan Timur. Karena itu, ia menilai persoalan tersebut telah menjadi isu nasional yang membutuhkan kebijakan fiskal yang lebih berkeadilan.
Selain menyoroti transfer ke daerah, Izzudin juga mengkritisi besarnya beban anggaran pemerintah daerah dalam membiayai Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurutnya, karena rekrutmen PPPK merupakan kebijakan pemerintah pusat, pembiayaannya tidak seharusnya sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah daerah.
“Kalau rekrutmen dilakukan oleh pemerintah pusat, maka pemerintah pusat juga harus memberikan dukungan anggaran yang memadai. Jangan seluruh beban pembiayaan diserahkan kepada daerah karena kemampuan fiskal setiap daerah tidak sama,” tegasnya.
Ia mencontohkan polemik pembiayaan PPPK yang sempat terjadi di Kota Tidore Kepulauan sebagai gambaran tekanan fiskal yang dihadapi banyak pemerintah daerah akibat meningkatnya belanja pegawai.
Sebagai anggota DPR RI, Izzudin memastikan aspirasi pemerintah daerah akan terus diperjuangkan melalui pembahasan bersama pemerintah pusat, termasuk dengan Kementerian Dalam Negeri dan kementerian terkait. Ia berharap pemerintah segera melahirkan kebijakan yang memberikan ruang fiskal lebih besar bagi daerah penghasil.
“Kami akan terus memperjuangkan aspirasi ini agar ada solusi nyata. Pemerintah pusat harus melihat kondisi riil di daerah penghasil yang memikul beban pembangunan cukup besar. Dengan penambahan alokasi anggaran, pemerintah daerah akan lebih optimal dalam menjalankan pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.
(Ian)
