TERNATE — HabarIndinesia.id – Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmennya dalam menjaga ketahanan energi daerah melalui dukungan penuh terhadap langkah strategis efisiensi distribusi LPG non-subsidi.
Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir, saat membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bersama Pertamina Patra Niaga dan stakeholder lintas sektoral di Halmahera Room Bela Hotel Ternate, Selasa (21/4).
FGD yang mengangkat tema efisiensi pendistribusian LPG non-subsidi (NPSO) tersebut menjadi forum penting dalam merespons tantangan geopolitik global yang semakin dinamis dan tidak menentu.
“Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada prinsipnya mendukung penuh setiap langkah strategis dalam rangka menjaga ketahanan energi daerah,” ujar Samsuddin.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pengalihan supply point LPG sangat bergantung pada sinergi antar pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, Pertamina, instansi vertikal, dan sektor terkait lainnya.
Menurutnya, koordinasi dan komunikasi yang kuat menjadi faktor kunci agar distribusi energi berjalan efektif dan tepat sasaran.
Lebih lanjut, Samsuddin berharap forum ini mampu menghasilkan langkah monitoring bersama yang berkelanjutan, sehingga setiap dinamika di lapangan dapat direspons secara cepat dan menjadi dasar pengambilan kebijakan yang akurat.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda juga menyampaikan empat arahan Gubernur Maluku Utara sebagai langkah konkret penguatan distribusi energi:
1. Pertamina diminta mengkaji opsi supply dari Sorong direct ke Ternate untuk pangkas rantai pasok.
2. Dinas Perhubungan usulkan trayek tol laut khusus LPG Ambon-Ternate / Sorong-Ternate ke Kemenhub.
3. Pemprov percepat kajian pembangunan SPBE di Sofifi sebagai solusi jangka panjang.
4. Dibentuk tim kecil Pemprov-Pertamina-Hiswana Migas-Dishub-BI untuk merumuskan skema charter bersama atau subsidi angkut APBD. Tim diberi waktu 2 minggu.
“Arahan gubernur jelas, stok harus aman, distribusi lancar, harga wajar. Jangan sampai masyarakat kembali ke minyak tanah karena LPG terlalu mahal,” tegas Samsuddin.
Dari hasil pantauan media HabarIndonesia.id, Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Pertamina Patra Niaga, Forkopimda Maluku Utara, pimpinan perangkat daerah, serta berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusi energi di wilayah Maluku Utara.
(Gus)
