TERNATE, HabarIndonesia.id – Pemerintah pusat menargetkan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan di berbagai daerah di Indonesia pada 2026 sebagai langkah strategis meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan.
Program tersebut menjadi salah satu prioritas nasional sesuai arahan Presiden dan akan difokuskan pada wilayah-wilayah yang masih tertinggal, termasuk Maluku Utara.
Komitmen tersebut disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, saat menghadiri pertemuan bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan para bupati se-Maluku Utara di Hotel Bela, Ternate, Rabu (5/8/2026).
Dalam kesempatan itu, Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa pemerintah telah berhasil mencapai target swasembada pangan pada tahun sebelumnya.
Karena itu, fokus pembangunan nasional pada 2026 bergeser pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama nelayan yang hingga kini masih menjadi kelompok ekonomi dengan tingkat kesejahteraan relatif rendah.
“Tahun lalu kita sudah swasembada pangan. Tahun ini fokus pemerintah adalah mengentaskan kemiskinan, khususnya nelayan,” ujar Zulkifli Hasan.
Ia mengungkapkan, nilai tukar petani (NTP) saat ini telah mencapai angka 127, sedangkan nilai tukar nelayan (NTN) masih berada di kisaran 103.
Lanjutnya, pemerintah menargetkan nilai tukar nelayan meningkat hingga 120 dalam waktu satu tahun melalui berbagai program pemberdayaan yang akan diterapkan di seluruh Indonesia, termasuk di Maluku Utara.
Untuk mencapai target tersebut, Kata dia, pemerintah akan membangun 2.000 Kampung Nelayan yang dilengkapi berbagai fasilitas pendukung, seperti cold storage, pabrik es, bengkel, balai lelang ikan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), serta Koperasi Nelayan Merah Putih.
Menurut Zulkifli Hasan, keberadaan fasilitas tersebut akan membantu nelayan menyimpan hasil tangkapan saat harga ikan turun dan menjualnya ketika harga kembali meningkat.
Selain itu, koperasi diharapkan mampu menjadi penyangga pemasaran hasil tangkapan sehingga pendapatan nelayan menjadi lebih stabil.
“Kita harus mendukung dan memfasilitasi nelayan agar mereka dapat bekerja dengan lebih baik dan memperoleh nilai ekonomi yang lebih tinggi dari hasil tangkapannya,” katanya.
Selain pembangunan kampung nelayan, kata Zulkifli, pemerintah juga mendorong setiap kecamatan agar mampu mewujudkan kemandirian pangan dengan mengembangkan lahan budidaya ikan.
Menurutnya, program tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru di tingkat desa.
“Sesuai arahan Bapak Presiden, setiap kecamatan kalau bisa sudah harus mandiri pangannya dan memiliki lahan budidaya ikan. Program ini juga akan menyerap tenaga kerja di desa-desa,” jelasnya.
Di sisi lain, Zulkifli Hasan menegaskan pemerintah akan mempercepat pembangunan di kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), termasuk di Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Papua.
Lanjut dia, percepatan pembangunan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerataan pembangunan nasional yang ditargetkan rampung dalam beberapa bulan ke depan.
Sebagai langkah lanjutan, katanya, pemerintah juga akan membangun kawasan budidaya ikan tematik di 40.000 desa di seluruh Indonesia.
Menurutnya, program tersebut dirancang untuk memperkuat ketahanan pangan berbasis desa, meningkatkan konsumsi protein masyarakat, membuka lapangan kerja bagi generasi muda, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir dan para nelayan.
Selain itu, ia juga menyampaikan, melalui berbagai program tersebut, pemerintah berharap kesejahteraan nelayan dapat meningkat secara signifikan, sehingga sektor perikanan mampu menjadi salah satu pilar utama dalam penguatan ekonomi nasional dan percepatan pengentasan kemiskinan.
(Agis)
