Utang Miliaran Rupiah Tauhid Soleman Dituntut di Pengadilan

- Wartawan

Sabtu, 18 Januari 2025 - 15:07 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ternate-HabarIndonesia- Wali Kota Ternate, Tauhid Soleman, dilaporkan ke Pengadilan Negeri Ternate atas masalah utang miliaran rupiah yang belum dilunasi. Laporan resmi tersebut disampaikan oleh Kuasa Hukum Keluarga Besar Umar Bopeng pada Senin, 14 Januari 2025, dengan nomor perkara 5/PDT.G.2025/PN Ternate. Utang ini terkait dengan dukungan finansial yang diberikan oleh Keluarga Besar Umar Bopeng untuk kepentingan Tauhid Soleman dalam kontestasi Pemilihan Wali Kota (Pilwako) Ternate tahun 2019. Jumat,17/01/25

Menurut informasi yang dihimpun, utang tersebut mencakup biaya dan berbagai kebutuhan lainnya yang diperlukan untuk memuluskan langkah-langkah Tauhid dalam pencalonan. Meskipun sudah lima tahun berlalu, Tauhid Soleman belum memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan utang yang nilainya cukup fantastis ini.

Dalam laporan tersebut, diungkapkan bahwa Tauhid Soleman saat itu meminta bantuan finansial kepada keluarga besar Umar Bopeng untuk mendukung pencalonannya. Bopeng mengungkapkan bahwa dirinya memberikan dana untuk berbagai keperluan politik, mulai dari biaya transportasi, logistik, hingga alat kampanye.

Umar Bopeng mengonfirmasi perihal utang ini, mengatakan bahwa terpaksa membawa masalah ini ke pengadilan karena hingga saat ini belum ada upaya serius dari Tauhid untuk membayar utang tersebut. “Kami terpaksa mengambil langkah ini karena tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang yang telah dipinjamkan,” ujarnya.

Menurut Umar, pada tahun 2019, Tauhid Soleman mendekati istrinya, Husni Bopeng, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Partai NasDem di Ternate. Tauhid mengungkapkan niatnya untuk maju sebagai calon Wali Kota Ternate, dan Husni pun menyambut baik keinginan tersebut, karena hubungan emosional yang erat serta penilaian bahwa Tauhid layak dicalonkan oleh NasDem.

Namun, di balik dukungan tersebut, terdapat persaingan internal dalam partai yang kemudian menyebabkan friksi. Ada tiga kelompok yang saling bersaing, yaitu yang mendukung MHB, Iswan, dan Tauhid. Untuk mengatasi perpecahan ini, Umar Bopeng berusaha menyatukan kelompok ketiga tersebut dengan memberikan dukungan materiil yang sangat besar.

Umar mengungkapkan bahwa istrinya, Husni, akhirnya memberangkatkan semua pengurus partai ke Jakarta untuk menghadiri kongres, dengan biaya yang semuanya ditanggung oleh keluarga Bopeng. “Saat itu ada sekitar 30 hingga 40 orang yang diangkat, dan semuanya dibiayai oleh istri saya,” kata Umar.

Menurutnya, setelah kongres, dukungan terhadap Tauhid semakin kuat. Survei yang dilakukan pada saat itu menunjukkan posisi Tauhid yang relatif tinggi, meskipun tidak mencapai peringkat teratas. “Awalnya, posisi Tauhid di survei sangat rendah, namun setelah branding dan pemasangan baliho di seluruh kota, posisi mulai naik,” jelasnya.

Namun, meskipun dukungan terhadap Tauhid semakin besar, masalah keuangan yang dihadapi keluarga Bopeng semakin kompleks. Banyak pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk mendukung kampanye, dan menurut Umar, total biaya operasional yang dikeluarkan bisa mencapai angka antara 5 hingga 10 miliar rupiah. Meskipun sebagian besar pengeluaran ini sulit untuk dibuktikan, Umar menegaskan bahwa jumlah yang dapat dipertanggungjawabkan saat ini adalah sekitar 5,8 miliar rupiah.

Permasalahan utang ini menjadi semakin rumit karena Tauhid Soleman terkesan menghindar dari kewajiban membayar, meskipun sudah ada beberapa kali permintaan untuk melunasi utang tersebut. “Kami menghargai persahabatan dan kerja sama yang telah terjalin, namun kami juga menginginkan adanya saling menghormati dalam hal keuangan,” ujar Umar dengan tegas.

Di sisi lain, Tauhid Soleman belum memberikan pernyataan resmi terkait masalah ini. Meskipun demikian, melalui kuasa hukumnya, ia mengungkapkan bahwa ia siap menghadapi proses hukum dan berusaha mencari jalan keluar terbaik. “Kami masih akan mengumpulkan bukti-bukti yang ada, dan akan mengikuti proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar pernyataan dari kuasa hukum Tauhid.

Masyarakat Ternate kini menantikan kelanjutan dari kasus ini, yang menjadi sorotan publik mengingat posisi Tauhid sebagai Wali Kota Ternate. Pihak keluarga Bopeng berharap agar masalah ini dapat diselesaikan secara adil melalui jalur hukum yang telah ditempuh. Keputusan dari pengadilan nanti diharapkan dapat memberikan kejelasan dan keadilan bagi kedua belah pihak. (wan).

Berita Terkait

Ajukan Proyek Infrastruktur Strategis, Sherly Minta Dukungan Anggaran Rp2,6 Triliun dari AHY
BPC HIPMI Kabupaten/Kota Peringatan BPP, Jangan Libatkan Aktor Lama di Musdalub
Maluku Utara Jadi Sorotan Dunia, Proyek CDCSUI Fokus Jaga Keaslian Cengkih dan Pala
Dinas Perpustakaan Ternate Genjot Literasi 2026, Festival Literasi Siap Digelar
Sarbin Sehe Resmi Berangkatkan ERB 2026, Rupiah Layak Edar Hadir di Lima Pulau Terpencil
Wabup Haltim Perkuat Sinergi dengan BPVP Lombok Timur untuk Ciptakan SDM Berdaya Saing
Sultan Tidore, Semua Akan Kembali, Mari Doakan Burhan Abdurahman Husnul Khatimah
Langkah Strategis Sherly di Jakarta, Percepat Realisasi Program Infrastruktur Maluku Utara
Tag :

Berita Terkait

Kamis, 17 September 2026 - 12:14 WIT

Permenhut 8/2026 Disosialisasikan di Ternate, RKTN Jadi Arah Perencanaan Kehutanan Daerah

Selasa, 15 September 2026 - 21:40 WIT

Wamen Ossy, Kementerian ATR/BPN Hormati Proses Hukum dan Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan

Senin, 14 September 2026 - 16:36 WIT

Koperasi TKBM Ternate Tegaskan Legalitas Lahan Akehuda, Sengketa Masuk Tahap Penyidikan

Senin, 14 September 2026 - 00:37 WIT

Masyarakat Manfaatkan Waktu Akhir Pekan untuk Mengurus Keperluan Pertanahan dengan PELATARAN

Senin, 14 September 2026 - 00:18 WIT

15 Tahun Mengabdi di NHM, Septian Sam Tuntut Pesangon Rp1,8 Miliar Kini Mala Ditahan

Minggu, 13 September 2026 - 10:38 WIT

Sinergi Tiga Pilar Jadi Kunci Percepatan Peralihan Hak Terintegrasi 10 Hari

Minggu, 13 September 2026 - 10:12 WIT

Empat Bidang Tanah Diukur BPN di Akehuda Dikawal Polisi, Warga Minta Dokumen Diperiksa Terbuka

Jumat, 11 September 2026 - 20:09 WIT

Kejari Halbar Diminta Kawal Proyek Revitalisasi Sekolah agar Sesuai Mekanisme Swakelola

Berita Terbaru