JAKARTA – HabarIndonesia.id – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Hasby Yusuf (HY), mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengevaluasi bahkan mencabut status Proyek Strategis Nasional (PSN) bagi PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) yang beroperasi di Halmahera Tengah (Halteng).
Desakan ini muncul setelah Satgas Terpadu menangkap seorang warga negara asing asal China yang diduga hendak menyelundupkan bahan mineral ilegal melalui Bandara Khusus Weda Bay, Senin (5/12/2025).
“Presiden harus mencabut status PSN PT IWIP dan membuka akses bagi Pemprov dan Pemda Halteng untuk mengelola langsung Bandara dan Pelabuhan IWIP,” pungkas HY, Senin (8/12).
Menurut HY, bandara khusus milik IWIP dikelola sepenuhnya oleh perusahaan sejak 2019 tanpa pengawasan negara. Pengawasan baru dilakukan sejak 29 November lalu ketika Satgas Terpadu ditempatkan di bandara tersebut.
“Ini berarti penyelundupan bisa saja sudah terjadi berulang kali sebelum pengawasan diberlakukan,” ujarnya.
HY juga menilai sikap pemerintah pusat selama ini terlalu diam, padahal praktik tersebut sangat berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi negara maupun daerah.
“Perlu audit menyeluruh terhadap penggunaan fasilitas khusus. Perusahaan tidak boleh berlindung di balik status PSN untuk membawa keluar kekayaan alam kita,” tegasnya.
Sekretaris Majelis Wilayah KAHMI Malut itu menilai status bandara dan pelabuhan khusus di kawasan pertambangan membuka celah penyelundupan yang merugikan daerah.
“Status ini harus dicabut segera karena bisa saja penyelundupan lebih besar terjadi. Pemda dan Pemprov tidak punya akses terhadap ekspor-impor sehingga hak daerah bisa diselewengkan,” ungkapnya.
HY menambahkan, kasus penyelundupan serbuk nikel yang baru terungkap harus menjadi perhatian Presiden Prabowo, terutama untuk memastikan pengelolaan SDA tidak semata menguntungkan pihak asing.
“Maka kami minta ketegasan Presiden untuk memastikan kekayaan alam Malut tidak dikelola seenaknya. Harusnya daerah mendapatkan manfaat, bukan sebaliknya,” terangnya.
DPD Siap Kawal hingga Tuntas
HY menegaskan, perusahaan tambang yang beroperasi di Malut khususnya PT IWIP selama ini berlindung di bawah payung PSN. Karena itu ia mendorong evaluasi total terhadap seluruh proyek strategis di Malut maupun kawasan industri mineral lainnya.
“Semua PSN di Malut harus dievaluasi total. Kita dirugikan dari berbagai aspek,” tandasnya.
DPD RI, lanjut HY, akan mengawal kasus IWIP maupun IMIP di Morowali dan mendesak pencabutan status khusus bandara maupun pelabuhan yang dikelola perusahaan.
(Red)
