HALSEL – HabarIndonesia.id – Pemalangan jalan di sekitar proyek pembangunan bandara di Desa Soligi, Halmahera Selatan, dalam dua pekan terakhir mulai meresahkan warga. Pasalnya, jalan tani tersebut merupakan satu-satunya akses bagi warga Desa Soligi, Kecamatan Obi Selatan, dan Desa Kawasi, Kecamatan Obi.
Pantauan di lapangan, Kamis (30/4) sore, Pemerintah Desa Soligi bersama kelompok tani mendatangi lokasi untuk meminta pemalangan segera dibuka.
“Pemalangan jalan ini sangat mengganggu kami sebagai pengguna. Karena itu, kami bersama pemerintah desa meminta akses ini dibuka kembali,” ujar perwakilan kelompok tani.
Sekretaris Desa Soligi, Wahyudin Hamani, menegaskan bahwa penyampaian aspirasi merupakan hak warga, namun tidak seharusnya dilakukan dengan menutup fasilitas umum.
“Kami menghargai hak menyampaikan pendapat. Namun, jangan sampai mengganggu masyarakat lain, apalagi ini satu-satunya akses jalan bagi warga untuk beraktivitas,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah desa bertanggung jawab menjaga ketertiban serta memastikan akses publik tetap terbuka.
Senada, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Soligi, Harmin Muhammad, meminta warga tidak lagi melakukan pemalangan jalan umum karena berdampak langsung pada aktivitas masyarakat, khususnya petani.
“Jalan ini fasilitas umum. Jika dipalang, yang dirugikan adalah warga sendiri,” ujarnya.
Di tengah situasi tersebut, pemerintah desa juga mengimbau masyarakat untuk menahan diri dan menjaga kondisi tetap kondusif.
Pemalangan jalan tersebut diketahui berkaitan dengan sengketa lahan antara Alimusu dan pihak perusahaan Harita Nickel.
Alimusu menuntut pembayaran atas lahan yang diklaim telah digunakan untuk pembangunan bandara. Sementara itu, perusahaan menyatakan lahan tersebut telah diselesaikan dan mempersilakan penyelesaian melalui jalur hukum.
Selain pemalangan jalan, pihak Alimusu juga beberapa kali menggelar aksi unjuk rasa di kantor perusahaan dalam beberapa hari terakhir.
Namun, pemalangan yang awalnya ditujukan untuk menahan aktivitas perusahaan justru berdampak pada masyarakat. Warga menilai penutupan akses tersebut menghambat mobilitas, terutama bagi petani yang bergantung pada jalur itu untuk aktivitas harian.(*)
