HALTIM – HabarIndonesia.id – Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan sebagai bagian dari tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2027.
Kegiatan yang dipusatkan di Kecamatan Wasile dan Wasile Timur ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan berbagai usulan pembangunan dari tingkat desa agar lebih terarah, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Senin, 09/03/26.
Bupati Halmahera Timur, Drs. Ubaid Yakub, dalam sambutannya menegaskan bahwa setiap program pembangunan harus direncanakan secara matang agar dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
“Setiap kegiatan pembangunan harus direncanakan dengan baik, karena perencanaan yang matang merupakan keharusan dalam proses pembangunan daerah. Forum Musrenbang ini juga menjadi ruang penyelarasan antara usulan masyarakat, pemerintah desa, dan pemerintah daerah,” ujarnya.
Ubaid menekankan para kepala desa di Kecamatan Wasile dan Wasile Timur agar aktif dan bertanggung jawab dalam menyampaikan usulan pembangunan.
Menurutnya, setiap usulan yang dibawa dalam Musrenbang merupakan amanah masyarakat yang telah dibahas sebelumnya melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).
Karena itu, ia mengingatkan agar setiap usulan benar-benar diprioritaskan berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar banyaknya program yang diajukan.
Selain itu, Ubaid juga menjelaskan bahwa sistem perencanaan pembangunan saat ini telah berkembang, di mana setiap usulan desa memiliki rekam jejak yang terdokumentasi dan dapat dipantau hingga tingkat nasional.
“Hal ini membuat proses perencanaan menjadi lebih transparan dan akuntabel dibandingkan sebelumnya,” katanya.
Ia mengimbau pemerintah desa agar tidak sekadar mengajukan banyak program, tetapi memastikan usulan yang disampaikan realistis, tepat sasaran, dan memiliki peluang untuk direalisasikan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Ia mengatakan, Musrenbang kali ini mengusung tema “Meningkatkan Sistem Layanan Publik, Kapasitas Sumber Daya Manusia, dan Responsif Pemerintah Daerah.”
Menurutnya, tema tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kualitas pelayanan publik sekaligus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sebagai pilar utama pembangunan daerah.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Halmahera Timur, Ricky, menekankan pentingnya prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel dalam proses penyusunan usulan pembangunan desa.
Menurutnya, seluruh unsur desa harus terlibat aktif mulai dari tahap perencanaan, pengusulan, hingga pengawasan pelaksanaan program pembangunan.
“Semangat Musrenbang adalah memberi ruang kepada masyarakat agar dapat menyampaikan aspirasi pembangunan secara langsung kepada pemerintah daerah,” kata Ricky.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah membuka kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh desa untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan yang menjadi prioritas masyarakat.
Ricky menjelaskan, setiap usulan yang diajukan desa nantinya akan dipilah berdasarkan tingkat kepentingan, kebutuhan masyarakat, serta kemampuan anggaran pemerintah daerah.
Menurutnya, Langkah tersebut dilakukan agar program pembangunan yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat secara adil dan tepat sasaran.
Ricky juga mengungkapkan bahwa masih terdapat sejumlah desa di beberapa kecamatan yang belum sepenuhnya mengajukan usulan dalam Musrenbang.
“Perencanaan pembangunan harus dilakukan secara profesional, terbuka, dan melibatkan masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Halmahera Timur,” pungkasnya.
(Dzariq)
