Ternate-Habarindonesia. Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Maluku Utara mengepung Kantor Walikota Ternate sejak pagi hingga sore hari dalam aksi demonstrasi bertajuk “Indonesia Gelap”. Aksi ini berlangsung dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan Satpol PP yang berjaga di sekitar lokasi, Senin 24/02/25.
Demonstrasi ini diikuti oleh berbagai organisasi mahasiswa, di antaranya GMNI, GMKI, KAMMI, Pelajar Islam Indonesia (PII), SAMURAI, LMND, LMID, GAMHAS, DJAMAN, BEM Unkhair, serta BEM Muhammadiyah. Mereka bersatu dalam satu suara untuk menyuarakan aspirasi terkait kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan rakyat.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa mengancam akan memblokade aktivitas jalan di depan Landmark Ternate. “Kami akan memblokade aktivitas jalan di depan Landmark, ini adalah bentuk keresahan kami atas kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat,” teriak Muin salah satu orator aksi dalam orasinya.
Salah satu isu utama yang menjadi sorotan adalah kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT). “Kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan Prabowo-Gibran telah membuat kami sebagai mahasiswa merasa dirugikan. Isu kenaikan UKT menjadi masalah besar yang berdampak pada orang tua kami,” ujar Salah satu orator aksi di depan Kantor Walikota Ternate.
Mahasiswa juga menyoroti program makan siang gratis yang dinilai tidak efektif. “Program ini tidak berdampak pada anak-anak yang mengalami stunting saat ini, malah lebih banyak dinikmati oleh anak-anak yang sebenarnya sudah kuat dan tidak tepat sasaran,” tegas Falejo dalam orasinya.
Selain itu, mahasiswa juga mengkritik kebijakan pemangkasan anggaran pendidikan yang dinilai sebagai upaya polarisasi oleh pemerintah pusat hingga daerah.
“Pemangkasan pendidikan ini adalah polarisasi yang dilakukan pemerintah. Efisiensi anggaran pendidikan akan berdampak pada semua sektor,” tambahnya.
Mahasiswa menuntut agar pemerintah lebih jeli dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang berimbas pada kehidupan masyarakat kecil.
“Kami berharap kepada pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka lebih cermat dalam pengambilan keputusan. Kebijakan yang salah akan berdampak buruk pada petani, nelayan, pekerja kasar, serta buruh,” ujar Muin dari salah satu mahasiswa.
Aksi demonstrasi berlangsung dengan berbagai orasi yang menggema di sekitar Kantor Walikota. Mahasiswa juga membawa berbagai spanduk dan poster berisi tuntutan mereka, mencerminkan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai semakin memberatkan rakyat.
Hingga sore hari, demonstrasi berlangsung dengan damai meskipun sempat terjadi ketegangan antara massa aksi dan aparat keamanan. Mahasiswa menegaskan bahwa aksi ini bukan yang terakhir jika pemerintah tidak merespons tuntutan mereka.
Demonstrasi “Indonesia Gelap” ini menjadi sinyal kuat bagi pemerintah bahwa suara mahasiswa harus didengar. Dengan berbagai tuntutan yang disuarakan, mahasiswa berharap ada perubahan nyata dalam kebijakan yang lebih pro-rakyat.
(Agis)
