Ternate-Habarindonesia. Krisis kelistrikan yang berkepanjangan serta mangkraknya pembangunan infrastruktur di Pulau Makian semakin memicu kemarahan masyarakat. Dalam aksi protes yang digelar oleh Central Mahasiswa Ngofakiaya (CMN) dan Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM), tuntutan tegas disampaikan kepada pihak PLN dan pemerintah daerah agar segera menyelesaikan permasalahan ini.
Listrik merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat dan menjadi bagian dari hak dasar yang dijamin dalam Pasal 33 Ayat 2 UUD 1945, yang menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik harus dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun, realitas yang terjadi di Pulau Makian justru berbanding terbalik dengan amanat konstitusi tersebut.
Sudah hampir satu tahun terakhir, masyarakat Pulau Makian mengalami pemadaman listrik sepihak secara terus-menerus. Pihak PLN KP Makian berdalih bahwa pemadaman terjadi karena kehabisan BBM, keterlambatan distribusi, serta kerusakan mesin. Namun, penjelasan ini dianggap tidak masuk akal oleh masyarakat. PLN KP Makian diketahui memiliki enam unit mesin pembangkit listrik, dan sangat tidak mungkin jika semua mesin mengalami kerusakan dalam waktu bersamaan.
“Setiap kali ada masalah, PLN selalu punya alasan baru! Tahun lalu BBM habis, lalu katanya distribusi BBM terlambat, sekarang tiba-tiba mesin rusak. Ini bukan kebetulan, ini kegagalan manajemen!” ujar Haikal Hamid ketua mahasiswa waikyon.
Pemadaman listrik yang tidak menentu ini telah berdampak besar bagi kehidupan masyarakat. Kegiatan ekonomi lumpuh, anak-anak kesulitan belajar, dan aktivitas rumah tangga terganggu. Kondisi ini semakin memperburuk kualitas hidup masyarakat Pulau Makian.
Tak hanya masalah listrik, masyarakat Pulau Makian juga dihadapkan pada mangkraknya pembangunan jalan segmen Sangapati Rabutdaiyo. Proyek yang menelan anggaran hingga Rp 7,8 miliar dan dikerjakan oleh CV. Delta ini seharusnya sudah selesai, tetapi hingga kini masih menyisakan lebih dari satu kilometer jalan yang belum dikerjakan.
Ironisnya, meskipun pekerjaan belum tuntas, progress pencairan keuangan proyek sudah mencapai 100%. Artinya, anggaran sudah dikucurkan sepenuhnya, tetapi realisasi di lapangan tidak sesuai dengan yang dijanjikan.
“Ini jelas ada dugaan penyimpangan anggaran! Bagaimana mungkin dana sudah 100% cair, tapi proyek masih terbengkalai?” tegas Sartono sebagai Koordinator Aksi.
Jalan yang belum diselesaikan tersebut sangat penting bagi mobilitas warga Pulau Makian. Jalan ini menghubungkan Desa Gitang hingga Desa Sangapati, yang merupakan jalur utama masyarakat untuk mengakses berbagai kebutuhan dasar, termasuk pendidikan, layanan kesehatan, dan pasar.
Tuntutan CMN dan GPM: Copot Kepala PLN dan Selesaikan Proyek Jalan!
Atas kondisi darurat ini, Central Mahasiswa Ngofakiaya (CMN) mengajukan tiga tuntutan utama:
- Mendesak Kepala PLN Cabang Maluku Utara untuk segera mencopot Kepala PLN KP Makian!
- Menuntut Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Basam Kasuba, untuk segera menginstruksikan CV. Delta agar menuntaskan proyek jalan segmen Sangapati-Rabutdaiyo!
- Jika dalam waktu satu minggu CV. Delta tidak melanjutkan pekerjaan, maka mereka harus angkat kaki dari Pulau Makian!
Dalam sesi hearing dengan perwakilan PLN, pihak PLN menyampaikan permintaan maaf atas buruknya layanan listrik di Pulau Makian. Mereka mengklaim bahwa dari enam unit mesin pembangkit, saat ini tiga unit mengalami gangguan sehingga pasokan daya menjadi terbatas.
Selain itu, PLN juga menyebut bahwa gangguan listrik sering terjadi karena pohon tumbang mengenai jaringan listrik. Namun, masyarakat desa menolak menebang pohon produktif seperti kelapa, lada, dan pala yang berada di sekitar jaringan listrik.
“Kami tidak meminta masyarakat menebang pohon habis-habisan, cukup memangkasnya hingga jarak aman 1 meter dari kabel listrik. Jika tidak, jaringan akan terus terganggu, dan pemadaman tidak bisa dihindari,” ujar Manager PLN Maluku-Maluku Utara Cabang Ternate. .
Terkait dugaan penyelundupan BBM, pihak PLN meminta masyarakat menyertakan bukti konkret. “Jika ada bukti berupa video, silakan laporkan langsung ke polisi agar bisa ditindaklanjuti. Kami tidak bisa bertindak hanya berdasarkan asumsi atau kabar burung,” tambahnya.
Namun, pernyataan pihak PLN tidak sepenuhnya diterima oleh CMN dan GPM. Mereka menilai bahwa PLN gagal menjalankan tugasnya dengan baik, dan hanya mencari alasan untuk menutupi ketidakmampuan mereka.
“Jika memang pohon yang menyebabkan gangguan, kenapa baru sekarang dijadikan alasan? Jika tiga mesin rusak, kenapa tidak segera diperbaiki? Kami butuh solusi nyata, bukan alasan yang dibuat-buat!” tegas Sartono koordinator aksi.
CMN juga menyoroti lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah terkait proyek pembangunan jalan. Jika dalam satu minggu ke depan tidak ada tindakan konkret dari PLN maupun Pemda, CMN dan GPM menegaskan bahwa mereka akan kembali menggelar aksi yang lebih besar!
“Masyarakat Pulau Makian tidak akan diam! Jika tuntutan kami tidak dipenuhi, kami akan turun ke jalan lagi, dan kali ini lebih besar!” tutup Koordinator aksi.
Kesimpulan: Saatnya Bertindak, Bukan Berjanji!
Krisis listrik dan infrastruktur di Pulau Makian adalah bukti nyata kegagalan manajemen dan lemahnya pengawasan pemerintah. Masyarakat sudah cukup bersabar, tetapi hingga kini tidak ada solusi konkret dari pihak PLN maupun Pemda.
Kini, semua mata tertuju pada PLN Cabang Maluku Utara dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan. Apakah mereka akan menindaklanjuti tuntutan ini, atau justru membiarkan masalah terus berlarut-larut?
Yang jelas, Central Mahasiswa Ngofakiyaha (CMN) dan Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) serta masyarakat Pulau Makian tidak akan tinggal diam. Jika dalam waktu dekat tidak ada tindakan nyata, maka aksi protes besar-besaran akan kembali mengguncang Pulau Makian!
(Opal)
