TERNATE – HabarIndonesia. Pengadaan 30 unit iPad dan pakaian dinas mewah bagi anggota DPRD Kota Ternate dengan nilai yang dinilai fantastis tengah menuai gelombang protes dari berbagai kalangan. Senin 28/07/25.
Publik mencium adanya aroma tidak sedap dalam proses pengadaan tersebut yang diduga diselimuti kepentingan politik dan kompromi diam-diam di balik kebijakan strategis Pemerintah Kota Ternate.
Informasi yang dihimpun media HabarIndonesia.id menyebutkan bahwa pengadaan yang semestinya bersifat terbuka dan profesional justru dikendalikan secara tertutup oleh sejumlah oknum internal DPRD.
Hal ini memunculkan dugaan kuat bahwa fasilitas mewah tersebut bukan sekadar tunjangan kerja, tetapi bagian dari skenario “tutup mulut” terhadap kebijakan Pemkot yang selama ini menuai kritik publik.
“Bukan sekadar iPad atau pakaian dinas. Ini tentang pembungkaman fungsi kontrol. DPRD yang dulu lantang kini tiba-tiba bungkam. Ada barter kepentingan yang sedang dimainkan,” ujar salah satu sumber internal yang engan disebutkan namanya.
Ia mengungkapkan bahwa beberapa anggota DPRD yang sebelumnya vokal kini mendadak pasif, memperkuat dugaan adanya kompromi yang mengarah pada pengkhianatan terhadap amanat rakyat.
Lebih jauh, proses pengadaan juga menuai tanda tanya besar. Tidak ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab, bagaimana mekanisme pengadaan dilakukan, dan mengapa informasi anggaran sangat tertutup.
“Ini harus diusut tuntas oleh Inspektorat, BPK hingga aparat penegak hukum. Ini bukan hanya pelanggaran administratif, tapi bisa mengarah ke dugaan gratifikasi terselubung,” tambah sumber tersebut.
Ia juga mengatakan yang lebih ironis, pengadaan ini dilakukan di tengah kondisi keuangan daerah yang serba sulit. Banyak proyek infrastruktur mangkrak, beban hutang tahun 2024 belum diselesaikan, utang BPJS belum dibayar, dan serapan anggaran di sejumlah OPD masih rendah. Di tengah derita rakyat, DPRD justru sibuk mempercantik diri dengan fasilitas kelas atas.
Praktisi hukum Kota Ternate, Iskandar Joisangaji, pun angkat bicara keras. Ia menilai bahwa jika benar pengadaan ini dimanfaatkan untuk membungkam kritik, maka ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap rakyat.
“Wakil rakyat yang seharusnya mengawasi pemerintah justru jadi alat kekuasaan. Ini tidak bisa dibiarkan. Harus ada penyelidikan hukum yang serius,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan, di tengah derasnya kecaman, masyarakat secara umum khususnya kota ternate berhak tahu, siapa yang bermain di balik layar, dan untuk kepentingan siapa sesungguhnya pengadaan ini dilakukan.
Sampai berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari pimpinan DPRD maupun Pemkot Ternate terkait dugaan tersebut.
(Red)
