TERNATE – HabarIndonesia. Plt. Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Maluku Utara, Hamka Karepesina, S.Pi., M.Si., menyampaikan kekecewaan terhadap kinerja awal Gubernur dan Wakil Gubernur Malut, Sherly-Sarbin, yang dinilai belum memenuhi harapan nelayan sejak dilantik pada Februari 2025 lalu.
Hamka menegaskan masih banyak persoalan krusial di sektor kelautan dan perikanan yang belum tersentuh. Mulai dari kelangkaan BBM untuk nelayan, perizinan usaha yang rumit, hingga konflik antara nelayan lokal dan pendatang dari luar Maluku Utara, khususnya di wilayah laut Halmahera dan Morotai.
“Yang paling penting adalah menyelaraskan kebijakan nasional melalui Kementerian Kelautan RI dengan kebutuhan dan realitas daerah. Sampai hari ini itu belum berjalan optimal,” ujarnya kepada awak media, Senin (2/6/2025).
Meski demikian, Hamka mengapresiasi langkah positif di awal masa kepemimpinan Sherly-Sarbin, seperti program 100 hari kerja yang meluncurkan kampung nelayan dan penyaluran alat tangkap ikan kepada nelayan.
Ia menegaskan bahwa DPD HNSI Malut tetap akan mendukung kebijakan Pemprov selama tidak merugikan kepentingan nelayan.
“Kami siap mendukung penuh visi Gubernur, tapi harus ada kepastian bahwa sektor kelautan dan perikanan dikelola untuk kesejahteraan nelayan,” tegasnya.
Hamka mendesak Gubernur agar selektif memilih Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). Ia menilai pemilihan sosok pemimpin DKP akan menjadi kunci mengubah pola pikir birokrasi menjadi lebih visioner dan pro-rakyat.
Ia menyebut, Kepala Dinas DKP ke depan harus mampu menghidupkan kembali sejumlah pelabuhan perikanan yang terbengkalai, seperti PPI Tuada, Sayoang, Wainim, dan Manitinting, yang selama ini hanya menyerap anggaran tanpa hasil konkret.
“Jika pelabuhan-pelabuhan ini difungsikan maksimal, maka bisa diintegrasikan dengan kampung nelayan yang sedang digagas Pemprov. Bahkan, bisa dibentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk mengelolanya secara profesional,” jelas Hamka.
Hamka juga meminta agar Pemprov menyelesaikan konflik horizontal antar nelayan yang marak terjadi di perairan Loloda, Morotai, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Taliabu, dan Sula, demi menjaga stabilitas ekonomi dan sosial di wilayah pesisir.
Selain itu, ia mendorong pengaktifan kembali Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Provinsi serta membentuk forum pengawasan regional WPP 715 bersama provinsi tetangga seperti Sulut, Sulteng, dan Gorontalo.
Hamka juga menyoroti pentingnya integrasi perencanaan antara kabupaten, kota, dan provinsi. Ia menilai selama ini daerah berjalan sendiri-sendiri tanpa sinergi yang kuat, sehingga potensi sektor perikanan tidak berkembang optimal.
Terkait penunjukan Fauzi Momole, S.Pi sebagai Plt Kepala DKP Malut, Hamka berharap Gubernur Sherly memberi arahan tegas agar segera menyusun langkah strategis, serta menjadikan pencapaian tersebut sebagai tolok ukur evaluasi kinerja pejabat bersangkutan ke depan.
(Gus)
