JAKARTA – HabarIndonesia. Forum Mahasiswa Pascasarjana Maluku Utara (FORMAPAS MALUT) Jabodetabek-Banten memberikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Ketahanan Pangan pada 20–21 Agustus 2025 di Bela Hotel, Ternate.
Rakor ini merupakan forum strategis yang melibatkan kepala daerah (gubernur dan bupati/walikota), Kepala Badan Pangan Nasional, Kepala Badan Gizi Nasional, serta Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara selaku bagian dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Ketua Umum FORMAPAS MALUT, Riswan Sanun, menyatakan bahwa Rakor Ketahanan Pangan ini adalah langkah konkret yang sangat tepat dalam memperkuat upaya swasembada pangan di Maluku Utara.
Menurutnya, kegiatan ini selaras dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo yang menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu pilar utama pembangunan nasional.
“Kami mengapresiasi langkah Bapak Dheni Tjan, Kepala Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara, yang telah menginisiasi forum strategis ini. Harapan kami, semua pihak yang hadir dalam Rakor dapat memanfaatkan forum ini untuk merumuskan langkah-langkah konkret guna memperkuat produksi pangan daerah, yang kemudian dituangkan dalam program prioritas APBD 2025 dan 2026,” ujar Riswan.
Riswan menilai, Rakor ini sebagai momentum penting untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang merata bagi masyarakat.
Rakor ini juga diharapkan mampu mendorong konsumsi pangan yang beragam, bergizi, dan aman, serta memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penyusunan rencana aksi yang berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat.
Riswan juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, perusahaan tambang, dan masyarakat dalam membangun ketahanan pangan, khususnya di wilayah industri pertambangan.
Menurutnya, pembangunan pangan tidak boleh dipisahkan dari konteks sosial dan ekonomi masyarakat lokal yang terdampak langsung oleh aktivitas industri.
“Strategi konkret yang dapat diterapkan antara lain pemanfaatan lahan eks tambang untuk pertanian produktif, diversifikasi pangan lokal, penggunaan teknologi pertanian modern, hingga pelibatan program CSR perusahaan tambang untuk mendukung pertanian berkelanjutan,” jelas Riswan.
Di akhir pernyataannya, Riswan mendorong Pemprov Maluku Utara agar tetap berkomitmen memperkuat ketahanan pangan sebagai basis kemandirian daerah. Termasuk dengan menyiapkan stimulus ekonomi yang mendukung sektor pertanian dan perikanan, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan sebagai garda terdepan penyedia pangan di Maluku Utara.
(Jain)
