DPD GMNI Maluku Utara Desak Polda Bebaskan 11 Warga, Kecam Keberpihakan pada Korporasi

- Wartawan

Selasa, 20 Mei 2025 - 11:22 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TERNATE – HabarIndonesia. Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Maluku Utara menyatakan sikap tegas terhadap penetapan 11 warga Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur sebagai tersangka oleh Polda Maluku Utara.

Organisasi ini menilai tindakan aparat sebagai bentuk kriminalisasi terhadap perjuangan rakyat mempertahankan tanah adat mereka dari ekspansi industri tambang.

Sekretaris DPD GMNI Maluku Utara, Aburizal Bakri Syamsu, mengecam keras langkah kepolisian tersebut, Selasa 20/05/25.

“Kami mendesak Polda Maluku Utara untuk segera membebaskan 11 warga tanpa syarat. Penangkapan ini mencerminkan keberpihakan aparat kepada korporasi, bukan kepada rakyat yang seharusnya dilindungi,” tegasnya saat dikonfirmasi media pada Selasa (20/5/2025).

Menurut Aburizal, aksi demonstrasi yang dilakukan warga merupakan bentuk perlawanan terhadap operasi tambang nikel milik PT Position.

Masyarakat menolak aktivitas tambang yang dinilai merusak lingkungan dan mengancam ruang hidup mereka sebagai masyarakat adat.

Ia menambahkan bahwa simbol-simbol adat seperti parang, salawaku, dan tombak yang dibawa dalam aksi adalah bagian dari identitas budaya dan bentuk perlawanan masyarakat adat.

“Itu adalah simbol perjuangan dan perlindungan terhadap tanah leluhur, bukan tindakan kriminal,” katanya.

Namun, pihak kepolisian justru menilai penggunaan atribut adat itu sebagai aksi premanisme.

Aburizal menyesalkan pandangan tersebut, dan menyebut bahwa sikap aparat yang harusnya netral malah menunjukkan keberpihakan kepada perusahaan tambang.

“Parang dan tombak adalah warisan budaya perang yang digunakan leluhur kami dalam mempertahankan tanah. Ketika masyarakat memperjuangkan haknya, justru dikriminalisasi. Aparat mestinya menjadi pelindung, bukan alat korporasi,” pungkasnya.

Sebagai bentuk perlawanan, GMNI Maluku Utara memberi ultimatum kepada pihak kepolisian.

“Jika 11 warga tidak dibebaskan, maka kami akan turun ke jalan dengan massa lebih besar dan memblokade seluruh aktivitas perusahaan. Ini adalah peringatan tegas,” tutup Aburizal.

(Agis)

Berita Terkait

Ajukan Proyek Infrastruktur Strategis, Sherly Minta Dukungan Anggaran Rp2,6 Triliun dari AHY
BPC HIPMI Kabupaten/Kota Peringatan BPP, Jangan Libatkan Aktor Lama di Musdalub
Maluku Utara Jadi Sorotan Dunia, Proyek CDCSUI Fokus Jaga Keaslian Cengkih dan Pala
Dinas Perpustakaan Ternate Genjot Literasi 2026, Festival Literasi Siap Digelar
Sarbin Sehe Resmi Berangkatkan ERB 2026, Rupiah Layak Edar Hadir di Lima Pulau Terpencil
Wabup Haltim Perkuat Sinergi dengan BPVP Lombok Timur untuk Ciptakan SDM Berdaya Saing
Sultan Tidore, Semua Akan Kembali, Mari Doakan Burhan Abdurahman Husnul Khatimah
Langkah Strategis Sherly di Jakarta, Percepat Realisasi Program Infrastruktur Maluku Utara

Berita Terkait

Selasa, 3 November 2026 - 20:55 WIT

Tingkatkan Pelayanan dan Pengawasan TKA, Imigrasi Ternate Jalin Kerja Sama dengan Harita Nickel

Kamis, 29 Oktober 2026 - 21:36 WIT

Mantan Kepala Puskesmas Buli Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Dana BOK, Negara Rugi Rp524 Juta

Selasa, 27 Oktober 2026 - 21:56 WIT

Gubernur Sherly Gandeng BNN RI, Tiga Program Disiapkan untuk Tekan Penyebaran Narkoba

Senin, 26 Oktober 2026 - 20:20 WIT

Dugaan Penyaluran BBM APMS Dolik ke Sali Bay Resort Mencuat, Publik Minta Transparansi

Rabu, 21 Oktober 2026 - 18:04 WIT

Gadis 19 Tahun Asal Halsel Dilaporkan Hilang, Keluarga Telusuri Keberadaannya hingga Maluku

Rabu, 21 Oktober 2026 - 13:34 WIT

Kapolres Halsel Turun ke Sekolah Beri Pesan Tegas kepada Pelajar, Jauhi Narkoba, Miras, dan Tawuran

Selasa, 20 Oktober 2026 - 11:46 WIT

Kasus Zahra Berkah Masih Bergulir, Polres Ternate Himpun Sitaan Lebih dari Rp3 Miliar

Senin, 19 Oktober 2026 - 18:26 WIT

CV Lexios Jaya Utama Layangkan Somasi II, HK-MAP KSO Didesak Lunasi Tunggakan Rp1,57 Miliar

Berita Terbaru