TERNATE – HabarIndonesia. Bangunan baru Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasan Boesoirie berdiri megah dengan struktur tiga lantai yang menjulang, Rabu 14/05/25.
Proyek ini dibangun secara bertahap sejak 2024 dan ditargetkan rampung pada 2025. Namun di balik kemegahannya, muncul sorotan tajam terkait prioritas anggaran dan pengelolaan fasilitas lama rumah sakit.
Hasil penelusuran media menunjukkan masih banyak bangunan lama di RSUD Chasan Boesoirie yang rusak parah, terutama di lantai empat.
Sejumlah ruangan bahkan dibiarkan kosong dan tidak difungsikan. Kondisi ini memicu pertanyaan publik mengenai efektivitas penggunaan anggaran pembangunan yang terus membengkak.
“Alih-alih memperbaiki fasilitas yang rusak, justru bangunan baru terus digenjot. Ini tidak sebanding dan menunjukkan pemborosan anggaran,” ungkap seorang sumber internal rumah sakit yang enggan disebutkan namanya.
Tak hanya itu, persoalan utang menumpuk juga menghantui rumah sakit kebanggaan masyarakat Maluku Utara tersebut.
Lembaga Pengawasan dan Penggerak Tindak Pidana Korupsi (LPP-TIPIKOR) menyebutkan RSUD Chasan Boesoirie memiliki tunggakan terhadap berbagai pihak, mulai dari Palang Merah Indonesia (PMI) untuk pasokan darah, penyedia oksigen, hingga apotek Kimia Farma.
Alan Ilyas, perwakilan LPP-TIPIKOR, dalam beberapa aksi sebelumnya juga menyinggung dugaan penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan raibnya dana jasa layanan BPJS pegawai.
Dana tersebut seharusnya dibayarkan kepada tenaga medis namun tidak jelas keberadaannya hingga kini.
Data menunjukkan BPJS telah melakukan pembayaran sebesar Rp 15,19 miliar kepada RSUD Chasan Boesoirie pada November dan Desember 2023.
Namun, dana senilai Rp 6,5 miliar untuk jasa medis Oktober–November 2023 tidak pernah diterima pegawai, menimbulkan kecurigaan serius.
Dana tersebut ditransfer ke rekening resmi atas nama RSUD di Bank BPD Maluku Utara, namun tidak ada kejelasan mengenai alokasi dan penggunaannya.
Hal ini menguatkan dugaan adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana kesehatan yang sangat vital tersebut.
Melihat kompleksnya persoalan di RSUD Chasan Boesoirie, berbagai pihak mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara segera turun tangan.
Sidak dan audit menyeluruh terhadap proyek bangunan baru dan keuangan rumah sakit dinilai sangat mendesak demi menjaga kepercayaan publik dan memastikan pelayanan kesehatan berjalan sebagaimana mestinya.
(Agis)
