SOFIFI — HabarIndonesia.id – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku Utara mengawali pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2026 dengan menggelar Kick Off Meeting di Sofifi, Rabu (4/2/2026).
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, Abubakar Abdullah, serta diikuti oleh pejabat struktural, staf, dan para kepala sekolah dari berbagai daerah, baik secara luring maupun daring.
Kick Off Meeting ini dirangkaikan dengan penyerahan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, serta penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dikbud Provinsi Maluku Utara.
Langkah ini dilakukan sebagai bentuk penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan akuntabilitas, serta kesiapan pelaksanaan seluruh program pendidikan sejak awal tahun anggaran.
Dalam paparannya, Abubakar mengungkapkan bahwa total alokasi anggaran pendidikan Provinsi Maluku Utara Tahun 2026 mencapai lebih dari Rp783 miliar.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk beberapa program strategis, antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar lebih dari Rp536 miliar, Program Pengelolaan Pendidikan sekitar Rp222 miliar, serta Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebesar Rp22,6 miliar.
Selain itu, pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran untuk Program Pengembangan Kebudayaan sebesar Rp717 juta, Program Pengembangan Kesenian Tradisional sekitar Rp1,2 miliar, serta Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya sebesar Rp365 juta.
“Kegiatan ini menandakan bahwa seluruh jajaran sudah siap memulai pekerjaan tahun 2026. Saya optimistis seluruh target program dapat tercapai karena didukung oleh tim yang solid,” ujar Abubakar.
Ia menegaskan pentingnya transparansi dan pengawasan anggaran agar setiap program pendidikan berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Oleh karena itu, Abubakar mengajak seluruh pihak, baik internal maupun eksternal, untuk ikut mengawal pelaksanaan program pendidikan sepanjang tahun 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Abubakar juga menyoroti masih tingginya angka anak tidak sekolah dan putus sekolah di Maluku Utara sebagai persoalan krusial yang harus segera ditangani.
Menurutnya, kebijakan dan program pendidikan ke depan akan difokuskan pada upaya menekan angka tersebut sekaligus memperluas akses layanan pendidikan di seluruh wilayah.
“Dengan sumber daya yang kita miliki, ada dua hal utama yang harus kita penuhi, yakni memperluas akses pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan. Indikator anak tidak sekolah wajib kita kendalikan, bahkan diturunkan,” tegasnya.
Melalui perencanaan yang dimulai sejak awal tahun anggaran, Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap seluruh program pendidikan Tahun 2026 dapat berjalan efektif, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong pemerataan pendidikan, khususnya di kawasan timur Indonesia. (*)
