Anggota DPD RI, Hasby Yusuf, Tegaskan Negara Harus Bersikap Tegas Terhadap Dampak Lingkungan di Subaim

- Wartawan

Selasa, 25 November 2025 - 09:16 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA- HabarIndonesia.id – Menanggapi laporan mengenai dampak lingkungan dan sosial yang dialami petani dan nelayan di Desa Subaim, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara yang diduga akibat aktivitas dua perusahaan pertambangan, yaitu PT JAS dan PT ARA, Senator Hasby Yusuf menyatakan keprihatinan mendalam sekaligus mendesak langkah cepat dari semua pihak untuk menjamin keadilan bagi masyarakat terdampak.

Dalam pernyataannya, Hasby Yusuf menegaskan bahwa “investasi dan pembangunan memang perlu, namun prosesnya tidak boleh mengorbankan rakyat kecil dan lingkungan.”

Ia mengingatkan bahwa pemerintah daerah maupun pusat wajib bertindak sebagai penjaga hak hidup masyarakat agraris dan pesisir yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi wilayah.

Menurut laporan lapangan, para petani rumput laut dan nelayan ikan teri di Subaim mengalami penurunan hasil tangkapan maupun budidaya yang sangat signifikan, yang diduga berkaitan dengan sedimentasi dan perubahan kualitas air laut serta sawah akibat aktivitas pertambangan.

Kondisi tersebut, menurut Hasby Yusuf, merupakan alarm bagi pelaksanaan prinsip pembangunan berkelanjutan serta perlindungan hak atas lingkungan hidup.

Adapun beberapa poin tuntutan yang disampaikan oleh Hasby Yusuf adalah sebagai berikut:

  • Dilakukan investigasi independen segera terhadap dugaan dampak lingkungan dan sosial di Desa Subaim dengan melibatkan masyarakat terdampak sebagai pihak aktif.
  • Pihak perusahaan PT JAS dan PT ARA menangguhkan sementara atau mengevaluasi ulang aktivitas yang berpotensi terus menimbulkan kerusakan hingga ada hasil jelas dari investigasi dan pemulihan dilakukan.
  • Pemulihan lingkungan dan ekonomi bagi warga terdampak: termasuk rehabilitasi lahan pertanian dan perairan, serta kompensasi ekonomi yang layak bagi para petani dan nelayan yang produktivitasnya menurun.
  • Pemerintah daerah dan provinsi memperkuat pengawasan dan penegakan regulasi lingkungan serta menerapkan sanksi tegas jika ditemukan pelanggaran terhadap izin atau standar lingkungan hidup.

Desa Subaim merupakan wilayah pesisir dan agraris yang menggantungkan hidup pada sektor budidaya rumput laut, tangkapan ikan teri, dan pertanian sawah serta kelapa. Penurunan hasil produksi secara drastis berpotensi memicu kerawanan sosial dan ekonomi bagi masyarakat setempat.

Senator Hasby Yusuf menilai bahwa kejadian ini bukan hanya soal angka produksi menurun, namun menyangkut hak hidup dan keberlanjutan komunitas pesisir serta agraris.

“Jika persoalan ini dibiarkan tanpa penanganan serius, maka bukan hanya satu kampung yang rugi, potensi wilayah Maluku Utara sebagai lumbung laut dan sawah akan terus tergerus,” tegas Hasby Yusuf.

Ia mengajak semua pemangku kepentingan, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil, untuk bersama-sama menjaga keadilan lingkungan dan keberlanjutan mata pencaharian masyarakat pesisir dan agraris di Maluku Utara.

(Red)

Berita Terkait

Ajukan Proyek Infrastruktur Strategis, Sherly Minta Dukungan Anggaran Rp2,6 Triliun dari AHY
BPC HIPMI Kabupaten/Kota Peringatan BPP, Jangan Libatkan Aktor Lama di Musdalub
Maluku Utara Jadi Sorotan Dunia, Proyek CDCSUI Fokus Jaga Keaslian Cengkih dan Pala
Dinas Perpustakaan Ternate Genjot Literasi 2026, Festival Literasi Siap Digelar
Sarbin Sehe Resmi Berangkatkan ERB 2026, Rupiah Layak Edar Hadir di Lima Pulau Terpencil
Wabup Haltim Perkuat Sinergi dengan BPVP Lombok Timur untuk Ciptakan SDM Berdaya Saing
Sultan Tidore, Semua Akan Kembali, Mari Doakan Burhan Abdurahman Husnul Khatimah
Langkah Strategis Sherly di Jakarta, Percepat Realisasi Program Infrastruktur Maluku Utara

Berita Terkait

Kamis, 17 September 2026 - 12:14 WIT

Permenhut 8/2026 Disosialisasikan di Ternate, RKTN Jadi Arah Perencanaan Kehutanan Daerah

Selasa, 15 September 2026 - 21:40 WIT

Wamen Ossy, Kementerian ATR/BPN Hormati Proses Hukum dan Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan

Senin, 14 September 2026 - 16:36 WIT

Koperasi TKBM Ternate Tegaskan Legalitas Lahan Akehuda, Sengketa Masuk Tahap Penyidikan

Senin, 14 September 2026 - 00:37 WIT

Masyarakat Manfaatkan Waktu Akhir Pekan untuk Mengurus Keperluan Pertanahan dengan PELATARAN

Senin, 14 September 2026 - 00:18 WIT

15 Tahun Mengabdi di NHM, Septian Sam Tuntut Pesangon Rp1,8 Miliar Kini Mala Ditahan

Minggu, 13 September 2026 - 10:38 WIT

Sinergi Tiga Pilar Jadi Kunci Percepatan Peralihan Hak Terintegrasi 10 Hari

Minggu, 13 September 2026 - 10:12 WIT

Empat Bidang Tanah Diukur BPN di Akehuda Dikawal Polisi, Warga Minta Dokumen Diperiksa Terbuka

Jumat, 11 September 2026 - 20:09 WIT

Kejari Halbar Diminta Kawal Proyek Revitalisasi Sekolah agar Sesuai Mekanisme Swakelola

Berita Terbaru