TERNATE, Pulau Hiri – HabarIndonesia. Kondisi sarana dan prasarana di SD Negeri 80 Kota Ternate, Kecamatan Pulau Hiri, Kelurahan Togolobe kembali menuai sorotan tajam. Minimnya fasilitas dasar yang semestinya menjadi prioritas, dinilai sebagai bentuk kelalaian dari At Saleh S.Pd, kepala sekolah yang menjabat sejak 2022.
Sejumlah guru mengaku telah berulang kali menyampaikan keluhan soal rusaknya alat peraga olahraga seperti bola voli, net, hingga alat lingkar, yang kini tak tersedia sama sekali. Papan nama sekolah yang rusak pun belum diganti hingga saat ini.
“Kami sudah sampaikan berkali-kali, tapi tidak ada tindakan. Ini sangat mengganggu proses belajar mengajar,” ujar salah satu guru yang enggan disebutkan namanya.
Sorotan tajam juga datang dari Aliansi Masyarakat Peduli Hiri (AMPUH). Rian Momole, Koordinator AMPUH, mempertanyakan transparansi penggunaan Dana BOS.
Ia menyebut, hingga kini sekolah tidak memiliki jaringan internet yang aktif, padahal kotak jaringan IndiHome telah terpasang sejak lama.
“Setiap asesmen, guru dan siswa harus nebeng WiFi di SMP 10. Ini sangat menyulitkan,” tegas Rian.
Ia menambahkan, keberadaan internet sudah menjadi kebutuhan pokok dalam pendidikan era digital. Ketiadaan fasilitas tersebut dinilai sebagai bentuk pembiaran terhadap ketertinggalan siswa.
“Dana BOS bukan untuk disimpan, tapi untuk mendukung pembelajaran. Kalau tidak digunakan sebagaimana mestinya, itu melemahkan potensi generasi,” ujarnya.
Tak hanya itu, guru juga mengeluhkan minimnya meja belajar di kelas IV yang membuat siswa harus bergantian. Meja dari ruang lain bahkan terpaksa dipindahkan, meskipun ruang tersebut juga kekurangan. Buku pelajaran pun sangat terbatas. Delapan siswa harus bergantian menggunakan satu buku.
“Kami hanya ingin siswa bisa belajar layak, tapi kepala sekolah malah menyalahkan kami,” keluh guru lainnya yang enggan disebutkan namanya.
Ironisnya, kepala sekolah menolak partisipasi sekolah dalam kegiatan gerak jalan 17 Agustus dengan alasan “buang-buang uang”. Sikap tersebut dinilai arogan dan tidak mencerminkan semangat nasionalisme. Struktur organisasi sekolah pun belum diperbarui, padahal kepala sekolah saat ini sudah menjabat sejak 2022.
Menanggapi kondisi tersebut, AMPUH mendesak Dinas Pendidikan Kota Ternate untuk segera melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kepala sekolah.
“Kalau kepala sekolah tak mampu memimpin dan tidak bisa memprioritaskan kebutuhan siswa dan guru, lebih baik diganti. Pendidikan adalah soal masa depan bangsa,” pungkas Rian.
(Apot)
