TERNATE, Pulau Hiri – HabarIndonesia. Aliansi Masyarakat Pulau Hiri (AMPUH) dalam waktu dekat akan bertemu dengan pihak Kecamatan Pulau Hiri guna membahas langkah strategis pasca pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 2025.
Dalam agenda tersebut, AMPUH mendorong agar Kecamatan segera bersurat resmi ke Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk mendorong pemerintah pusat menetapkan Pulau Hiri sebagai bagian dari kebijakan Marine Prosperity Area (MPA).
Koordinator AMPUH, Rian Momole, menjelaskan bahwa dorongan ini didasari oleh potensi luar biasa Pulau Hiri yang meliputi ekosistem bahari, kawasan konservasi laut, hingga situs penelitian yang unik di Maluku Utara. Menurutnya, tanpa payung hukum nasional, potensi tersebut akan terus terabaikan dan hanya menjadi cerita tanpa arah.
“Kita harus dorong bersama. Kalau bisa, tahun 2026 KKN sudah punya arah yang jelas. Bahkan, Hiri bisa kita dorong jadi pulau binaan UGM untuk konservasi dan penelitian,” tegas Rian.
Lebih jauh, Rian mencontohkan keberhasilan Raja Ampat di Papua Barat yang kini dikenal dunia berkat pengelolaan kawasan berbasis tiga sektor utama, pariwisata, konservasi, dan penelitian. Keberhasilan tersebut bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari keberadaan regulasi nasional, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.
“Hiri harus mulai bergerak ke arah yang sama. Di Maluku Utara, belum ada pulau kecil yang secara eksklusif dikelola hanya untuk tiga sektor itu,” katanya Rian kepada media HabarIndonesia.id, Jumat, 08/08/25.
Jika Pulau Hiri berhasil masuk dalam Marine Prosperity Area, lanjut Rian, maka sejumlah manfaat strategis bisa diraih. Di antaranya adalah perlindungan ekosistem laut dari eksploitasi, akses terhadap pendanaan dan program pengembangan dari pemerintah pusat maupun mitra internasional, pembangunan infrastruktur wisata berbasis konservasi, serta peningkatan kapasitas masyarakat lokal di bidang ekowisata.
“Sejak beberapa tahun terakhir, UGM melalui program KKN aktif melakukan pemberdayaan masyarakat di Hiri. Sekarang waktunya hubungan ini ditingkatkan jadi kemitraan strategis jangka panjang. Hiri harus jadi pulau binaan,” ucapnya.
Rian juga berharap Hiri bisa dijadikan sebagai laboratorium alam untuk penelitian kelautan, pusat pelatihan ekowisata, dan model pengelolaan pulau kecil berkelanjutan pertama di Maluku Utara.
Ia mendorong agar Kecamatan Pulau Hiri memfasilitasi kolaborasi lintas sektor. DPRD Dapil III, tokoh pemuda, masyarakat, dan akademisi untuk menyusun dokumen potensi wisata, konservasi, dan penelitian secara resmi sebagai bahan dorongan ke tingkat pusat.
“Raja Ampat bisa karena ada payung hukum. Hiri juga harus bisa. Sekarang tinggal soal kemauan kita mau bergerak atau tidak,” tutup Rian.
(Apot)
