Haltim-Habarindonesia. Aliansi Masyarakat Peduli Kampung Desa Gotowasi mengirimkan surat permohonan audiensi kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa Gotowasi untuk membahas masalah yang sedang dihadapi masyarakat terkait pelayanan di kantor desa.
Namun, surat tersebut tidak mendapatkan tanggapan dari Pemerintah Desa, sehingga aliansi masyarakat memilih untuk mendatangi kantor desa guna membicarakan keresahan yang ada, meskipun hanya dihadiri oleh BPD. Selasa 04/02/25
Rapat yang berlangsung di kantor desa tersebut tidak dihadiri oleh PJ Kepala Desa Gotowasi, Alkadri Kasim. Dalam pertemuan itu, berbagai masalah terkait pelayanan di kantor desa dibahas, yang melibatkan keluhan masyarakat mengenai kinerja PJ Kepala Desa Gotowasi. Beberapa isu yang disampaikan antara lain:
- Pelayanan administrasi yang hanya dilakukan oleh PJ Kepala Desa di luar kantor desa pada jam kerja.
- Penghapusan program Musrenbang yang telah diusulkan masyarakat, dan kurangnya koordinasi setelah perubahan tersebut.
Selain itu, BPD Desa Gotowasi telah melayangkan tiga kali surat resmi kepada PJ Kades untuk evaluasi kinerjanya. Namun, surat-surat tersebut tidak pernah diindahkan, yang menambah kekesalan masyarakat. Karena masalah-masalah tersebut, Aliansi Masyarakat Peduli Kampung memutuskan untuk melakukan pemalangan ruangan kantor PJ Kepala Desa Gotowasi sebagai bentuk protes.
Berdasarkan konfirmasi yang diterima oleh Aliansi Masyarakat Peduli Kampung dari BPD, terungkap bahwa PJ Kades sudah beberapa kali disurati mengenai masalah ini, namun tetap tidak memberikan tanggapan yang memadai. Aliansi masyarakat merasa bahwa tindakan tersebut merugikan masyarakat dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap pemerintahan desa.
Sebagai langkah selanjutnya, Aliansi Masyarakat Peduli Kampung bersama BPD bersepakat untuk mendesak Bupati Halamahera Timur agar segera memberhentikan PJ Kepala Desa Gotowasi. Mereka menegaskan bahwa jika tidak ada tindak lanjut dari Bupati, maka mereka akan melakukan aksi besar-besaran dan memboikot segala aktivitas yang ada di Kantor Desa Gotowasi sebagai bentuk tekanan untuk perubahan.
Faisal Rasid, salah satu perwakilan masyarakat Desa Gotowasi, menambahkan bahwa “tindakan tegas dari Bupati Halamahera Timur sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah ini. Jika tidak ada respons, aksi protes yang lebih besar akan dilancarkan demi memperjuangkan hak-hak masyarakat desa Gotowasi.” Katanya faisal kepada awak media.
(Tiar)
