MOROTAI – HabarIndonesia.id – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Universitas Pasifik (Unipas) Morotai menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Pulau Morotai, Kamis (9/7/2026).
Massa menyuarakan berbagai persoalan yang dinilai belum mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah, mulai dari sengketa lahan masyarakat dengan TNI Angkatan Udara (AU), distribusi BBM subsidi bagi nelayan, fungsi Kartu Kusuka, harga ikan, hingga pelayanan air bersih.
Aksi yang berlangsung selama beberapa jam itu sempat diwarnai ketegangan antara mahasiswa, aparat kepolisian, Satpol PP, dan pihak pemerintah daerah.
Meski demikian, demonstrasi akhirnya berakhir dengan dialog terbuka setelah Wakil Bupati Pulau Morotai, Rio Cristian Pawane, menemui massa aksi.
Salah satu orator, Nudin Amor, menegaskan Bupati Pulau Morotai harus bertanggung jawab menyelesaikan konflik sengketa lahan antara masyarakat dan TNI AU yang hingga kini belum menemukan titik terang.
“Kami datang bukan untuk main-main. Kedatangan kami hari ini membawa titipan keluhan masyarakat yang harus segera dijawab oleh pemerintah daerah,” tegas Nudin dalam orasinya.
Selain persoalan sengketa lahan, ia juga menyoroti kondisi nelayan Morotai yang dinilai semakin terpuruk.
Perwakilan BEM Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK), Fai Sahdan, mengatakan nelayan tuna lokal harus bersaing dengan kapal-kapal nelayan asal Bitung berkapasitas 20 hingga 30 Gross Ton (GT).
Menurutnya, pemerintah daerah perlu segera menghadirkan kebijakan yang mampu melindungi nelayan lokal agar dapat bersaing secara adil dengan nelayan komersial dari luar daerah.
Aksi tersebut turut diikuti ibu-ibu nelayan dari Desa Juanga yang menyampaikan langsung berbagai persoalan yang mereka hadapi.
Mereka mengaku nelayan tuna maupun nelayan ikan dasar di desa tersebut belum pernah menikmati BBM subsidi sepanjang tahun 2026.
Mereka juga membantah pernyataan bahwa pemerintah telah melakukan sosialisasi Kartu Kusuka.
“Jangankan mengetahui fungsi Kartu Kusuka, nama kartu itu saja kami baru tahu dari adik-adik mahasiswa. Selama ini tidak pernah ada sosialisasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan kepada kami,” ujar salah seorang perwakilan nelayan yang tidak sebut namanya.
Keluhan lainnya disampaikan terkait minimnya pelayanan kepada nelayan yang mengalami musibah di laut.
Mereka mengaku pernah melaporkan kecelakaan nelayan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), namun tidak mendapat tindak lanjut.
“Bahkan kami diminta menunjukkan video atau foto saat kejadian sebagai bukti. Bagaimana mungkin orang sedang mengalami musibah di tengah laut masih sempat mengambil video atau foto,” ungkap salah satu nelayan di hadapan Wakil Bupati.
Lanjutnya, selain BBM subsidi dan Kartu Kusuka, para nelayan juga mengeluhkan harga ikan yang tidak menentu serta distribusi air bersih yang hingga kini belum merata di wilayah pesisir.
Situasi aksi mulai memanas ketika Presiden BEM Unipas Morotai, Rifaldi Majid, sedang menyampaikan orasi dari atas mobil komando.
Di tengah penyampaian aspirasi, Asisten II Setda Pulau Morotai, Ahdad Hi Hasan, meminta Rifaldi menghentikan orasi dan turun dari mobil komando.
Permintaan tersebut memicu emosi massa. Rifaldi turun dari mobil komando dengan nada tinggi dan menegaskan kemarahannya merupakan bentuk kekecewaan masyarakat nelayan yang selama ini tidak mendapat penyelesaian atas berbagai persoalan.
Ketegangan kemudian berujung aksi saling dorong antara mahasiswa, aparat kepolisian, Satpol PP, serta pihak pemerintah daerah di depan Kantor Bupati Pulau Morotai. Asisten II juga terlibat dalam insiden saling dorong dengan mahasiswa.
Dalam tuntutannya, Rifaldi mendesak Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai segera melakukan pendataan ulang seluruh nelayan, baik yang telah memiliki maupun yang belum memiliki Kartu Kusuka, sehingga penyaluran BBM subsidi dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Ia juga mempertanyakan klaim DKP yang menyebut sosialisasi Kartu Kusuka telah dilakukan di 88 desa.
“DKP menyampaikan sosialisasi sudah dilakukan di 88 desa. Namun berdasarkan hasil investigasi kami, bahkan Desa Juanga yang paling dekat dengan Kota Daruba belum pernah mendapatkan sosialisasi mengenai fungsi maupun manfaat Kartu Kusuka,” tegasnya.
Menurut Rifaldi, pemerintah juga belum menetapkan kuota BBM subsidi berdasarkan jenis usaha penangkapan ikan. Padahal kebutuhan BBM nelayan tuna yang melaut hingga puluhan mil berbeda dengan nelayan ikan dasar.
Ia menilai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin menurun karena berbagai aspirasi yang selama ini disampaikan belum juga direalisasikan, sementara sektor perikanan merupakan salah satu penopang utama perekonomian Kabupaten Pulau Morotai.
Setelah aksi berlangsung cukup lama, Wakil Bupati Pulau Morotai, Rio Cristian Pawane, akhirnya menemui massa dan menggelar hearing terbuka.
Dalam penjelasannya, Rio mengatakan pemerintah daerah masih berupaya menghadirkan SPBU maupun SPBN baru di Pulau Morotai dengan mencari investor yang bersedia membangun fasilitas tersebut.
Menurutnya, kuota Pertalite subsidi sebenarnya telah tersedia, namun belum bisa disalurkan karena pembangunan SPBU di Morotai Timur belum rampung.
Menurutnya, pemerintah telah memberikan peringatan kepada pemilik SPBU agar segera menyelesaikan pembangunan, dan apabila tidak dipenuhi maka rekomendasinya akan dicabut serta dialihkan kepada investor lain.
Rio juga menjelaskan bahwa persoalan kelangkaan Pertalite dan Solar telah disampaikan kepada BPH Migas dalam rapat pengendalian inflasi di Ternate.
Ia menyebut Solar sudah tidak lagi masuk ke Morotai selama tiga hingga empat tahun, namun BPH Migas telah meminta mitra penyalur untuk kembali memasok Solar ke daerah tersebut.
Selain itu kata dia, pemerintah daerah telah memperoleh persetujuan penambahan kuota minyak tanah subsidi dari 220 ton menjadi 470 ton per bulan yang direncanakan mulai direalisasikan pada Juli 2026.
Menurut Rio, sebagian besar nelayan Morotai masih menggunakan minyak tanah dibandingkan Solar.
Karena itu pemerintah juga telah mengusulkan kepada BPH Migas agar nelayan pengguna minyak tanah, khususnya kapal pajeko, memperoleh BBM subsidi sesuai harga yang ditetapkan pemerintah.
Menanggapi tuntutan mahasiswa, Rio berjanji akan menginstruksikan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk segera melakukan pendataan ulang seluruh nelayan, baik yang telah memiliki maupun yang belum memiliki Kartu Kusuka, sehingga penyaluran BBM subsidi dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Ia juga mengatakan, pemerintah daerah juga akan menunjuk pemasok khusus bagi hasil tangkapan nelayan ikan dasar atau kakap sebagai upaya memperbaiki tata niaga hasil perikanan di Kabupaten Pulau Morotai.
Usai hearing, Presiden BEM Unipas Morotai, Rifaldi Majid, menegaskan pihaknya akan kembali menggelar aksi apabila pemerintah tidak segera merealisasikan seluruh komitmen yang telah disampaikan.
“Kami akan datang kembali. Kami tidak mau lagi mendengar presentasi masalah, karena mahasiswa sudah berulang kali mendengar itu. Yang kami ingin dengar adalah langkah-langkah konkret penyelesaian masalah yang benar-benar dilaksanakan oleh wakil bupati dan pemerintah daerah,” tegas Rifaldi.
(Sufandy)
