TERNATE – HabarIndonesia.id – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyampaikan paparan strategis terkait kondisi pembangunan daerah dalam pertemuan bersama Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Ternate, Rabu (22/04/26).
Dalam paparannya, Gubernur menyoroti adanya paradoks ekonomi di Maluku Utara. Meski mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi secara nasional pada 2025 sebesar 34 persen (year-on-year), manfaatnya belum dirasakan secara merata oleh masyarakat.
“Pertumbuhan ini tidak berbanding lurus dengan pemerataan pembangunan. Kendala utama kami adalah konektivitas wilayah,” ujar Sherly.
Ia menjelaskan bahwa sekitar 60 persen penduduk Maluku Utara berprofesi sebagai petani dan 20 persen sebagai nelayan, yang masih menghadapi kesulitan distribusi hasil produksi akibat keterbatasan infrastruktur jalan dan jembatan.
Dalam kesempatan tersebut, Ia menyampaiakan, Pemprov Maluku Utara mengajukan total kebutuhan anggaran sebesar Rp2,9 triliun yang difokuskan antara lain:
1. Jalan Provinsi (IJD): Usulan senilai Rp789 miliar untuk perbaikan jalan provinsi yang selama ini belum tersentuh Inpres Jalan Daerah (IJD). Sebagai catatan, pada 2025 Malut hanya menerima Rp300 miliar IJD untuk jalan kabupaten.
2. Percepatan Kota Sofifi: Anggaran Rp686 miliar diusulkan untuk membangun fasilitas ibu kota yang layak, mencakup stadion sepak bola, pasar higienis, terminal, gedung pemadam kebakaran, dan peningkatan rumah sakit.
3. Konektivitas Kawasan Industri: Pembangunan ruas Maba-Sagea untuk menghubungkan dua kawasan industri besar di Halmahera Tengah (investasi USD 20 miliar) dan Halmahera Timur (investasi USD 15 miliar). Jika terkoneksi, waktu tempuh yang semula 10 jam dapat dipangkas menjadi 2 jam saja.
4. Akses Airport Cekel: Usulan aspal ruas Trans Kie Raha senilai Rp348 miliar untuk memangkas waktu tempuh dari Sofifi ke bandara komersial dari 3,5 jam menjadi hanya 1 jam.
Gubernur juga menyoroti dampak pemotongan anggaran daerah (DAU dan DBH) yang mencapai Rp3,5 triliun, sehingga diperlukan dukungan signifikan dari pemerintah pusat melalui kementerian terkait.
Selain infrastruktur, kata dia, Pemprov turut melaporkan kebutuhan penanganan pascabencana, meliputi perbaikan ratusan rumah akibat banjir di Halmahera Utara dan Barat serta rehabilitasi rumah warga dan fasilitas ibadah pascagempa di Ternate dan Batang Dua.
Dalam sektor transportasi, Gubernur meminta perhatian untuk bisa mendorong beberapa sektor antara lain:
1. Pembangunan pelabuhan penyeberangan di Pulau Rao (Morotai), Kasiruta (Halsel), Mandioli (Sula), Loloda, dan Pulau Hiri (Ternate).
2. Meminta penambahan frekuensi kunjungan kapal Tol Laut dari sebulan sekali menjadi dua kali dalam sebulan (2 trip/bulan) untuk menekan biaya logistik.
3. Permintaan subsidi angkutan barang bagi petani serta bantuan bus sekolah untuk menjangkau desa-desa terpencil.
Gubernur juga menekankan pentingnya percepatan status administratif Sofifi yang hingga kini masih berstatus kelurahan di bawah Kota Tidore Kepulauan.
Menurutnya, hal ini menjadi hambatan dalam memperoleh dukungan program dari pemerintah pusat.
“Kami berharap Komisi V DPR RI dapat mendorong percepatan penetapan kode wilayah Sofifi demi mempercepat pembangunan,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Gubernur Sherly menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan kunci agar manfaat hilirisasi industri dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Tanpa konektivitas yang memadai, biaya logistik tetap tinggi dan kesejahteraan masyarakat sulit meningkat,” pungkasnya.
(Gus)
