Halsel – HabarIndonesia.id – Ketegangan terkait polemik lahan di wilayah Obi memicu reaksi keras dari gabungan organisasi kepemudaan. Front Marhaenisme Halmahera Selatan, yang terdiri dari GMNI, GPM, dan SEMMI, menggelar aksi terbuka guna mendesak aparat penegak hukum segera bertindak tegas terhadap oknum yang diduga menjadi provokator dalam isu tersebut.
Aksi yang diwarnai orasi dan pembentangan spanduk tuntutan ini menyoroti potensi konflik sosial yang kian memanas.
Front Marhaenisme menilai, jika polemik lahan di Desa Soligi dan Kawasi terus dibiarkan tanpa kejelasan, hal tersebut dapat menghancurkan harmoni masyarakat setempat.
Ketua Bidang DPP GMNI, Sumitro H. Komdan, dalam pernyataan resminya menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak mana pun yang mencoba memecah belah warga demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Senada dengan itu, Ketua GMNI Halsel, Hasbin Umsohi, dalam orasinya mendesak pihak kepolisian untuk segera memanggil oknum-oknum yang mengatasnamakan rakyat namun justru menciptakan kegaduhan.
“Kami meminta Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan segera mengambil langkah konkret. Panggil pihak-pihak terkait, yakni Arifin Saroa dan Alimusu La Damili, untuk melakukan klarifikasi terbuka terkait status kepemilikan lahan agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan,” tegas Hasbin.
Hasbin menilai sikap pemerintah daerah sejauh ini masih pasif dan belum menunjukkan upaya nyata untuk memediasi persoalan tersebut secara transparan.
Ia menekankan bahwa transparansi adalah kunci agar isu lahan tidak dijadikan alat provokasi yang menyesatkan opini publik.
Selain desakan kepada pihak berwenang, Hasbin juga mengimbau warga Obi agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh narasi tanpa dasar yang jelas.
Ia juga mengingatkan Pentingnya stabilitas sosial dan persatuan menjadi poin utama yang disuarakan guna menjaga iklim investasi dan keberlangsungan hidup masyarakat lokal.
Melalui gerakan ini, Hasbin dalam orasinya mereka atas nama Front Marhaenisme Halmahera Selatan berharap ada tindakan preventif dari kepolisian dan pemerintah untuk mencegah polemik ini berkembang menjadi konflik terbuka.
Ia menekan agar pihak Penegakan hukum yang tegas dan klarifikasi jujur dari para aktor yang terlibat dianggap sebagai satu-satunya jalan keluar dari kebuntuan situasi saat ini.(*)
