TERNATE – HabarIndonesia.id – Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bersama Balai Cipta Karya (Balai CK) Kementerian PUPR bergerak cepat menangani krisis air bersih yang melanda Desa Tolofuo, Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat, pascabanjir dan longsor yang terjadi pada awal Januari 2026.
Bencana banjir dan longsor tersebut menyebabkan dua bak penampungan air bersih milik desa tertimbun material longsoran serta menutup sumber mata air utama, sehingga ratusan warga kehilangan akses air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Penanganan krisis air bersih ini dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar di Kantor Balai Cipta Karya, Ternate, pada Jumat (16/1/2026).
Dalam rapat tersebut, disepakati tiga langkah strategis sebagai upaya penanganan darurat hingga jangka panjang.
Langkah pertama, Gubernur Maluku Utara melalui Dinas PUPR menyalurkan bantuan sebanyak 200 unit galon air bersih untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama masa perbaikan infrastruktur berlangsung.
Langkah kedua, Balai CK melaksanakan penanganan darurat dengan memanfaatkan sumur RT 03 Desa Tolofuo. Penanganan ini dilakukan melalui penyediaan 1 unit pompa air, 3 unit profil tank, dan 1 unit genset, dengan target pengerjaan selama tiga hari, yakni 17–19 Januari 2026.
Langkah ketiga, Balai CK menyiapkan solusi jangka panjang dengan melakukan perbaikan intake dan jaringan pipa distribusi air yang rusak akibat bencana. Pekerjaan ini ditargetkan rampung dalam waktu satu bulan, dimulai setelah penanganan darurat selesai dilaksanakan.
Dengan jadwal tersebut, pemerintah melalui Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara, Risman Iriyanto Djafar, menargetkan layanan air bersih bagi yang terdapat banjir dan longsor segera di perbaiki dan akan normal dalam waktu dekat sebelum Ramadhan.
“layanan air bersih masyarakat Desa Tolofuo dapat kembali normal sebelum dan selama bulan Ramadan, sehingga aktivitas ibadah dan kebutuhan harian warga tidak terganggu,” Ujarnya.
Ia juga menegaskan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara bahwa langkah cepat ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menghadirkan pelayanan dasar yang responsif dan berkelanjutan, khususnya bagi masyarakat yang terdampak bencana alam.
(Red)
