Ketua GP Ansor Kritik Keras ASDP Ternate, Layanan Kapal dan Pelabuhan Hingga Hak Disabilitas Diabakan

- Wartawan

Sabtu, 22 November 2025 - 12:48 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TERNATE — HabarIndonesia.id – Layanan kapal penyeberangan milik PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ternate kembali menjadi sorotan.

Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Ternate, Musadat Ishak, mengkritisi minimnya fasilitas ramah disabilitas baik di kapal penyeberangan maupun area Pelabuhan ASDP Ternate, Maluku Utara.

Musadat menilai layanan yang diberikan hingga saat ini belum mencerminkan perhatian yang memadai terhadap kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas.

Ia menegaskan bahwa sejumlah fasilitas standar seperti ramp landai, toilet khusus disabilitas, serta akses pendukung bagi pengguna kursi roda hingga kini belum tersedia secara layak di kapal-kapal yang beroperasi.

“Ini masalah mendasar. Kapal harusnya menyediakan ramp landai, toilet khusus yang mudah dijangkau, dan fasilitas penunjang lainnya. Faktanya, semuanya belum tersedia dengan layak,” ujarnya pada Sabtu (22/11).

Tidak hanya pada kapal, Musadat juga menyoroti kondisi ruang tunggu pelabuhan yang dinilai belum inklusif.

Menurutnya, minimnya jalur landai, kurangnya kursi prioritas, serta ketiadaan papan informasi yang mudah diakses menyulitkan penyandang disabilitas saat menggunakan layanan ASDP.

“Area tunggu juga tidak ramah disabilitas. Ini seharusnya jadi perhatian serius karena pelabuhan adalah fasilitas publik yang wajib menjamin akses bagi semua,” tegasnya.

Ia kemudian mendesak ASDP dan pemerintah daerah untuk segera melakukan pembenahan dan menyediakan fasilitas sesuai standar layanan minimal, termasuk ketentuan dalam regulasi mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas.

“Ini bukan cuma soal moral, tetapi kewajiban hukum. Penyandang disabilitas berhak mendapatkan layanan yang aman, nyaman, dan setara,” tandasnya.

Sementara itu, Manager Usaha PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ternate, Heri, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp maupun sambungan telepon, belum memberikan tanggapan. Ia hanya menyampaikan bahwa pernyataan resmi harus menunggu arahan pimpinan.

“Kita sampaikan ke pimpinan dulu ya, karena terkait statement di media, pimpinan yang berhak,” tulisnya singkat.

Hingga berita ini diturunkan, pihak ASDP Ternate khususnya jajaran pimpinan belum memberikan pernyataan resmi mengenai keluhan dan desakan terkait penyediaan fasilitas ramah disabilitas tersebut.

(Red)

Berita Terkait

Ajukan Proyek Infrastruktur Strategis, Sherly Minta Dukungan Anggaran Rp2,6 Triliun dari AHY
BPC HIPMI Kabupaten/Kota Peringatan BPP, Jangan Libatkan Aktor Lama di Musdalub
Maluku Utara Jadi Sorotan Dunia, Proyek CDCSUI Fokus Jaga Keaslian Cengkih dan Pala
Dinas Perpustakaan Ternate Genjot Literasi 2026, Festival Literasi Siap Digelar
Sarbin Sehe Resmi Berangkatkan ERB 2026, Rupiah Layak Edar Hadir di Lima Pulau Terpencil
Wabup Haltim Perkuat Sinergi dengan BPVP Lombok Timur untuk Ciptakan SDM Berdaya Saing
Sultan Tidore, Semua Akan Kembali, Mari Doakan Burhan Abdurahman Husnul Khatimah
Langkah Strategis Sherly di Jakarta, Percepat Realisasi Program Infrastruktur Maluku Utara

Berita Terkait

Kamis, 17 September 2026 - 12:14 WIT

Permenhut 8/2026 Disosialisasikan di Ternate, RKTN Jadi Arah Perencanaan Kehutanan Daerah

Selasa, 15 September 2026 - 21:40 WIT

Wamen Ossy, Kementerian ATR/BPN Hormati Proses Hukum dan Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan

Senin, 14 September 2026 - 16:36 WIT

Koperasi TKBM Ternate Tegaskan Legalitas Lahan Akehuda, Sengketa Masuk Tahap Penyidikan

Senin, 14 September 2026 - 00:37 WIT

Masyarakat Manfaatkan Waktu Akhir Pekan untuk Mengurus Keperluan Pertanahan dengan PELATARAN

Senin, 14 September 2026 - 00:18 WIT

15 Tahun Mengabdi di NHM, Septian Sam Tuntut Pesangon Rp1,8 Miliar Kini Mala Ditahan

Minggu, 13 September 2026 - 10:38 WIT

Sinergi Tiga Pilar Jadi Kunci Percepatan Peralihan Hak Terintegrasi 10 Hari

Minggu, 13 September 2026 - 10:12 WIT

Empat Bidang Tanah Diukur BPN di Akehuda Dikawal Polisi, Warga Minta Dokumen Diperiksa Terbuka

Jumat, 11 September 2026 - 20:09 WIT

Kejari Halbar Diminta Kawal Proyek Revitalisasi Sekolah agar Sesuai Mekanisme Swakelola

Berita Terbaru