TERNATE – HabarIndonesia.id. Aksi demonstrasi yang digelar oleh Solidaritas Aksi Mahasiswa untuk Rakyat Indonesia di depan Kantor Wali Kota Ternate siang tadi berubah menjadi momentum bersejarah.
Sekitar pukul 11.34 WIT, Wali Kota Ternate Tauhid Soleman hadir langsung menemui massa aksi dalam forum hearing terbuka yang digelar spontan di halaman kantor pemerintahan itu.
Tauhid menjawab satu per satu poin tuntutan yang sebelumnya disampaikan lewat orator mahasiswa. Ia mengakui bahwa persoalan pungutan liar (pungli), perizinan, dan penanganan sampah masih menjadi PR besar pemerintahannya.
“Pungli bisa saja terjadi karena ada kebocoran. Maka itu, kita akan lakukan perbaikan,” tegas Tauhid Soleman di hadapan massa aksi.
Terkait dengan evaluasi perizinan, Tauhid berjanji akan menindaklanjuti praktik tambang galian yang dianggap tidak terkendali di beberapa wilayah Ternate.
“Terkait dengan evaluasi perizinan, ini tetap akan kami lakukan. Karena saya yakin di beberapa tempat yang menjadi bagian dari aktivitas galian, insyaallah saya akan lakukan perbaikan,” ujarnya lagi.
Isu lingkungan juga menjadi sorotan. Menjawab soal pengelolaan sampah dan kebijakan Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Tauhid menyebut bahwa pemerintah tengah menata ulang sistem agar lebih efektif.
“Apakah TPS itu dimunculkan atau tidak dimunculkan, saat ini kita lagi menata sedemikian rupa pengelolaan sampah di setiap kelurahan,” jelasnya.
Ia menambahkan, sistem yang dijalankan sebenarnya sudah memiliki arah yang baik, namun masih terkendala oleh lemahnya partisipasi masyarakat dan efektivitas Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
“Saya tidak menyalahkan masyarakat, tapi tentu ini kembali ke kita semua: bagaimana peran masyarakat dan efektivitas DLH. Saya akui masih ada kelemahan, tapi arah kita sudah lebih baik dibandingkan beberapa tahun lalu,” ucap Tauhid
Menjawab tuntutan mahasiswa terkait nasib petani dan pengelolaan lahan produktif, Wali Kota mengklaim beberapa perbaikan telah dilakukan, terutama di wilayah Ternate Barat.
“Untuk petani, sebagian sudah kami lakukan perbaikan seperti di Ternate Barat. Kalaupun masih lemah, misalkan di daerah Kastela yang disampaikan oleh Samurai, akan kami lakukan perbaikan,” katanya.
Di sisi lain, Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Jusri, menilai jawaban Wali Kota hanya sebatas janji manis yang kerap diulang dari tahun ke tahun.
Dalam pernyataannya seusai hearing, Jusri menegaskan bahwa massa aksi tidak datang untuk mendengar retorika diplomatis, melainkan meminta bukti nyata dari kebijakan pro-rakyat.
“Kalimat ‘akan diperbaiki’ itu sudah terlalu sering kami dengar. Masalahnya bukan di kata ‘akan’, tapi kapan direalisasikan. Ini bukan hearing pertama, dan kami sudah bosan dengan pola jawaban yang sama,” ujar Jusri dengan nada tegas.
Menurut Jusri, mahasiswa datang dengan data dan observasi lapangan yang konkret. Ia menilai banyak kebijakan pemerintah kota yang tidak berpihak kepada rakyat kecil, terutama petani, nelayan, dan masyarakat di wilayah pinggiran seperti Pulau Hiri dan Moti.
“Kalau soal pungli, masyarakat sudah teriak lama. Tapi praktik di lapangan tetap berjalan. Kalau perizinan tambang, kenapa pemerintah baru bicara evaluasi setelah tekanan massa datang? Ini artinya pemerintah lebih takut pada aksi rakyat daripada takut pada amanat konstitusi,” sindirnya.
Jusri, juga menyoroti buruknya pengelolaan sampah kota. Ia menyebut, tumpukan sampah di beberapa kelurahan bukan hanya karena warga tidak disiplin, melainkan karena sistem transportasi dan distribusi sampah yang tidak efisien.
“Masalah sampah itu bukan sekadar kesadaran masyarakat, tapi sistem. Mobil pengangkut rusak, TPS tidak memadai, dan koordinasi antar kelurahan lemah. Jadi jangan lempar kesalahan ke warga,” ungkap jusri
Ia juga menambahkan, kami datang bukan untuk mengemis perhatian, tapi untuk menagih tanggung jawab. Kalau pemerintah gagal menepati janji, jangan salahkan kalau jalanan lagi-lagi jadi ruang kuliah kami yang paling bebas.
Aksi Solidaritas Mahasiswa untuk Rakyat Indonesia(SAMURAI-MU)dimulai sejak pukul 09.00 WIT dengan long march dari kampus ke Kantor Wali Kota. Massa membawa 5 poin tuntutan yang dipropagandakan lewat selebaran, di antaranya:
- Pemkot Segera evaluasi kinerja DISHUB dan DISPERINDAG di pasar;
- Evaluasi Perizinan Dan Hentikan Aktivitas Galian C Di Kota Ternate;
- Bangun TPS sampah Di setiap kelurahan;
- Stop Intimidasi Pedagang Pasar;
- Segera Distribusi Kebutuhan Petani Kota Ternate;
Meski diakhiri dengan suasana yang relatif damai, aksi ini meninggalkan tanda tanya besar, apakah pernyataan Tauhid Soleman kali ini benar-benar akan diikuti tindakan konkret, atau hanya akan menjadi bagian dari tradisi janji politik tahunan yang tanpa realisasi.
(Apot)
