PATI – HabarIndonesia.id. Ribuan warga Kabupaten Pati kembali menggelar aksi unjuk rasa pada Senin, 13 Oktober 2025. Kali ini, Koalisi Masyarakat Pati Anti-Premanisme (KMPAP) menggelar demonstrasi besar di Alun-Alun Juwana mulai pukul 13.00 WIB.
Aksi tersebut merupakan lanjutan dari gelombang protes terhadap kepemimpinan Bupati Pati, Sudewo, yang sebelumnya telah menuai sorotan usai kasus dugaan kekerasan terhadap aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB).
“Kami datang bukan untuk membuat kericuhan, tetapi untuk menuntut keadilan. Pemerintah daerah harus menghentikan praktik kekerasan dan intimidasi terhadap warga yang menyuarakan pendapat,” ujar Bagus Sugiarto, salah satu koordinator aksi, saat ditemui di lokasi unjuk rasa.
Menurut pantauan di lapangan, massa membawa berbagai spanduk bertuliskan “Lawan Premanisme Politik” dan “Bupati Sudewo Harus Tanggung Jawab”.
Mobil komando lengkap dengan pengeras suara terparkir di tengah alun-alun. Ratusan aparat keamanan gabungan dari Polresta Pati, TNI, dan Satpol PP disiagakan untuk menjaga ketertiban.
“Kami sudah melakukan koordinasi lintas sektor untuk memastikan kegiatan ini berjalan kondusif dan sesuai aturan,” kata Kapolresta Pati, Komisaris Jaka Wahyudi, di sela pengamanan aksi.
Sebelumnya, Teguh Istiyanto, koordinator AMPB, mengalami pengeroyokan pada Kamis, 2 Oktober 2025, oleh sekelompok orang yang diduga pendukung Bupati Sudewo.
Tak berhenti di situ, rumah Teguh dilaporkan dibakar oleh pelaku tak dikenal pada keesokan harinya. Peristiwa tersebut memicu kecaman luas dari berbagai kelompok masyarakat.
Eko Kuswanto, tokoh pemuda Juwana, menilai aksi massa hari ini merupakan bentuk kekecewaan warga terhadap lemahnya penegakan hukum di daerah.
“Kasus kekerasan terhadap aktivis seharusnya menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Jangan sampai rakyat kehilangan kepercayaan pada pemerintah dan polisi,” kata Eko.
Ia juga meminta agar Bupati Sudewo turun langsung menemui massa dan memberikan penjelasan terbuka kepada publik.
“Kalau memang beliau tidak bersalah, buktikan di depan rakyat. Jangan hanya diam di balik kekuasaan,” tambahnya.
Diketahui, aksi serupa pernah digelar di Alun-Alun Tayu pada akhir September lalu sebagai bentuk solidaritas terhadap korban teror.
Sebelumnya, pada 13 Agustus 2025, unjuk rasa besar menolak kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen juga digelar oleh kelompok masyarakat yang sama.
Menjelang sore, massa masih bertahan di sekitar Alun-Alun Juwana sambil berorasi bergantian. Aparat terlihat tetap berjaga di titik-titik strategis untuk mengantisipasi kemungkinan bentrokan.
“Selama aspirasi disampaikan dengan damai, kami akan mengawal penuh,” tutur Jaka Wahyudi menutup pernyataannya.
Lanjutnta, aksi ini menegaskan bahwa gejolak politik di Pati belum mereda, terutama setelah rangkaian kasus kekerasan dan kebijakan kontroversial yang memicu kemarahan publik.
Ia juga mengatakan, warga berharap tuntutan mereka mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
(A. Rima. M)
