TERNATE – HabarIndonesia. Dukungan terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas kejahatan tambang ilegal terus mengalir. Dewan Pengurus Daerah Persatuan Alumni GMNI Maluku Utara (DPD PA GMNI Malut) mendesak agar Pulau Gebe di Halmahera Tengah menjadi perhatian khusus Istana, menyusul rusaknya ekosistem pulau kecil tersebut akibat operasi pertambangan yang dinilai brutal dan merugikan masyarakat serta negara.
Ketua Harian DPD PA GMNI Malut, Mudasir Ishak, menyampaikan apresiasi atas amanah Presiden dalam Sidang Tahunan MPR 2025 yang menyatakan akan membongkar mafia tambang yang telah lama merajalela.
Namun, Mudasir mengingatkan bahwa Maluku Utara merupakan salah satu wilayah yang masuk dalam kasus IUP bermasalah versi laporan APK dan KPK, tetapi hingga kini penanganannya dinilai mengecewakan publik.
“Publik melihat proses hukum atas kejahatan tambang ini seperti drama sinetron. Janji pembongkaran total hanya retorika. Harus ada tindakan nyata,” tegas Mudasir kepada media HabarIndonesia.id, Minggu (17/8/2025).
Ia menyebut, Pulau Gebe yang memiliki status pulau kecil berdasarkan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, semestinya menjadi wilayah konservasi, bukan obyek eksploitasi.
Namun faktanya, pulau ini justru menjadi sasaran empuk operasi tambang skala besar oleh pemilik modal besar yang disebut Presiden sebagai “mafia tambang.”
“Pulau kecil ini diperkosa habis-habisan. Operasi tambang di Gebe dilakukan secara brutal dan melanggar hukum, tetapi pemerintah daerah seolah melakukan pembiaran,” ujarnya dengan nada geram.
Atas nama institusi, PA GMNI Maluku Utara mendesak Istana Jakarta untuk melakukan intervensi penuh.
“Hanya Presiden dan Istana yang bisa bertindak tegas. Rakyat menggantungkan harapan kepada negara, terlebih di bulan kemerdekaan ini. Jangan biarkan Maluku Utara dikuasai mafia tambang,” pungkas Mudasir yang juga pembina Gerakan Pemuda Marhaen Malut.
(Red)
