TERNATE — HabarIndonesia. Pertemuan hangat namun penuh ketegangan terjadi di Coffee Moluccas, Ternate, antara perwakilan Samurai Maluku Utara dan Kapolres Kabupaten Pulau Morotai, AKBP Bobby Kusuma Ardiansyah, S.I.K.
Diskusi berlangsung intens membahas persoalan krusial. kelangkaan dan dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak tanah subsidi di Morotai, Rabu 14/05/25.
Dalam diskusi tersebut, Rifaldi Madjid dari Distrik Unipas Samurai mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyambangi Inspektorat Pulau Morotai pada 30 April lalu, namun mendapati minimnya keterbukaan terkait progres pengawasan distribusi BBM subsidi.
“Kami menanyakan langsung sejauh mana pengawalan Inspektorat, tapi ternyata tidak ada transparansi,” ujar Rifaldi di hadapan Kapolres.
Ia menambahkan, fokus utama Samurai bukan hanya soal pergantian sub agen oleh pemerintah daerah, tetapi mendesak Polres segera memeriksa sub agen lama yang diduga kuat menyelewengkan distribusi BBM subsidi.
Terpisah, mantan Koordinator Presidium Samurai, Fahri Haya, membantah klarifikasi Kades Pangeo mewakili 14 desa di Morotai Jaya yang mengklaim distribusi BBM subsidi berjalan normal.
“Temuan tim investigasi kami di lapangan justru menunjukkan sebaliknya,” tegas Fahri.
Fahri juga menyoroti dugaan distribusi minyak tanah tercampur air di Desa Rahmat, Morotai Timur, sebanyak 50 liter oleh agen tertentu.
Hasil investigasi Samurai dari Januari hingga April 2025 mengungkap ada 19 desa di tiga kecamatan yang menerima distribusi tidak sesuai dengan SK Bupati.
“Kerugian warga jika dihitung dengan harga Rp 5.000 per liter mencapai Rp 262 juta lebih. Bahkan ada penjualan ke luar yang mencapai Rp 10.000 per liter,” jelas Fahri.
Dalam diskusi, Samurai mendesak Kapolres untuk menyelidiki sub agen lama yang terindikasi terlibat dalam mafia BBM subsidi.
Menanggapi hal ini, Kapolres AKBP Bobby Kusuma Ardiansyah menegaskan komitmennya dalam mengawal masalah ini.
Ia bahkan telah melaporkan langsung ke Kapolda terkait persoalan yang diangkat oleh Samurai.
“Ini menjadi komitmen kami. Jika ada temuan di lapangan, silakan dilaporkan ke Polres, baik dari Samurai maupun masyarakat. Kami akan kawal secara prosedural, proporsional, profesional, dan berdasarkan legitimasi,” ujarnya.
Sementara itu, Karama Apsono selaku Koordinator Presidium Samurai menjelaskan bahwa Morotai Jaya hanya sampel. Investigasi lebih luas telah dilakukan di enam kecamatan lainnya.
“Temuan dari enam kecamatan ini akan kami rangkum, dan secara organisatoris akan kami bawa ke Polres. Kami akan kawal kasus ini sampai ke meja kejaksaan,” tegas Karama.
Pertemuan ini menjadi sinyal kuat bahwa tekanan masyarakat sipil terhadap pengungkapan mafia BBM subsidi di Morotai semakin serius.
Samurai Maluku Utara menyatakan tak akan berhenti sampai keadilan benar-benar ditegakkan.
(Apot)
