Ternate–Habarindonesia. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara, Hj. Husni Bopeng, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua II DPRD sekaligus Koordinator Balai Perikanan dan Kelautan, melakukan kunjungan kerja ke Balai Perikanan di Kelurahan Dufa-Dufa. Rabu, 26/02/25
Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau sistem pelayanan serta tata kelola administrasi di Balai Perikanan. Selain itu, kunjungan ini juga dimanfaatkan untuk mendengar langsung kebutuhan dan aspirasi nelayan, yang nantinya akan diperjuangkan melalui DPRD Provinsi.
“Beberapa kebutuhan yang menjadi prioritas di Balai Perikanan ini akan saya koordinasikan dengan dinas terkait. Sebab, kebutuhan ini merupakan dasar bagi nelayan untuk bisa beraktivitas dengan baik,” ujar Hj. Husni Bopeng.
Ia juga menegaskan bahwa komunikasi yang baik antara Balai Perikanan dan DPRD sangat penting agar setiap permasalahan dapat dicarikan solusi bersama. Husni berharap kunjungan ini menjadi awal dari sinergi yang lebih kuat antara nelayan dan pemerintah daerah.
“Saya harap kita bisa saling tukar pikiran mengenai permasalahan yang ada, sehingga ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk saya tanyakan kepada pihak Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Balai Perikanan, Reza, menyampaikan beberapa keluhan terkait pengelolaan aset dan sistem administrasi yang dinilai belum optimal. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah alih tanggung jawab aset dari Balai Perikanan ke dinas terkait.
“Saya merasa terbebani dengan kondisi ini. Semua aset yang ada di sekitar perikanan dialihkan ke dinas terkait, padahal Balai juga memiliki tanggung jawab dalam pengelolaannya. Kami membutuhkan perhatian lebih terkait hal ini,” ujar Reza.
Selain permasalahan administrasi dan kepegawaian, Reza juga menyampaikan keluhan nelayan terkait ketersediaan es batu dan umpan. Menurutnya, banyak nelayan tidak bisa melaut karena kesulitan mendapatkan kedua kebutuhan tersebut.
“Ada beberapa nelayan yang masih mengeluh soal ketersediaan es batu dan umpan. Faktor ini menjadi penyebab utama mengapa sebagian nelayan tidak bisa beraktivitas seperti biasa,” tambahnya.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Hj. Husni Bopeng menegaskan bahwa dirinya akan terus berupaya mengomunikasikan kebutuhan para nelayan kepada dinas terkait. Ia juga akan memastikan bahwa prioritas utama dalam sektor perikanan tetap diperhatikan oleh pemerintah daerah.
“Kami akan terus mendorong agar kebutuhan mendesak ini bisa segera ditangani. Pengelolaan aset perikanan juga harus dipertahankan dan dikelola dengan bijak agar manfaatnya dirasakan langsung oleh nelayan,” tegasnya.
Ia juga berharap agar dinas terkait dapat segera mengambil langkah konkret untuk menindaklanjuti permasalahan yang disampaikan oleh Balai Perikanan. Menurutnya, kesejahteraan nelayan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan.
Kunjungan kerja ini diakhiri dengan diskusi antara DPRD dan pihak Balai Perikanan, di mana beberapa solusi awal mulai dibahas. Husni Bopeng berjanji akan terus mengawal aspirasi nelayan agar mendapatkan perhatian yang layak dari pemerintah provinsi.
“Kami ingin memastikan bahwa nelayan mendapatkan fasilitas dan layanan yang memadai. Oleh karena itu, saya akan terus mendorong agar kebutuhan mereka dapat diprioritaskan,” pungkasnya.
(Wan)
