BUTON SELATAN-HabarIndonesia. Aliansi Masyarakat Siompu Bersatu (AMSB) menggelar aksi protes di Kantor DPRD dan Kantor Bupati Buton Selatan, menuntut perhatian serius pemerintah terhadap krisis penerangan listrik dan kerusakan jalan yang semakin parah di Pulau Siompu.
Dalam orasinya, AMSB menyuarakan kekecewaan atas padamnya listrik PLN yang berkepanjangan, kondisi ini disebut sangat memukul perekonomian warga, terutama para nelayan yang menggantungkan penghasilan dari hasil tangkapan ikan.
Tanpa pasokan listrik yang stabil, masyarakat tidak bisa memproduksi es batu sebagai sarana pengawetan ikan sebelum dijual ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Selasa 15/04/25.
“Lampu penerangan ini tidak kalah penting dari kebutuhan pokok lainnya. Bagaimana masyarakat bisa mendapatkan penghasilan jika ikan hasil tangkapan belum sampai di darat sudah membusuk, apalagi kalau mau dibawa ke TPI, jelas tidak layak jual,” ungkap seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Selain persoalan listrik, AMSB juga menyoroti maraknya aktivitas alat berat di Pulau Siompu yang diduga telah memperparah kondisi jalan umum. Warga menilai operasional alat berat, dilakukan tanpa memperhatikan standar kelayakan, sehingga mengakibatkan kerusakan jalan yang semakin parah.
Ironisnya, seorang warga yang sempat menegur operator alat berat atas kerusakan jalan justru mendapat intimidasi dari oknum yang diduga terlibat dalam aktivitas tersebut. Kejadian ini memantik kemarahan warga, yang menilai bahwa suara kritis mereka mulai coba dibungkam.
Isra selaku Kordinator Lapangan 1 AMSB, dalam orasinya menegaskan agar para pelaku usaha, khususnya penyedia jasa sewa alat berat, tidak hanya mengejar keuntungan tanpa memperhatikan dampak kerusakan fasilitas umum.
“Pemerintah kecamatan itu mata dan telinganya Bupati. Camat, kepala desa, jangan tutup mata atas jalan yang setiap hari dirusak alat berat. Kendaraan berat itu seenaknya melintas, seolah-olah semua mulut dipaksa bungkam,” tegas jafir selaku kordinator lapangan 2.
Menanggapi tuntutan AMSB, pihak DPRD Buton Selatan berjanji akan segera menindaklanjuti laporan masyarakat.
“Besok kami akan memanggil pihak PLN, Camat Siompu, Kepala Desa Wakinamboro, dan oknum Babinsa untuk dimintai klarifikasi atas persoalan ini,” ujar salah satu perwakilan DPRD Buton Selatan.
AMSB berharap, pemerintah daerah tidak menutup mata atas keresahan masyarakat Siompu. Mereka menuntut agar pasokan listrik segera dipulihkan dan aktivitas alat berat yang tidak sesuai aturan dihentikan, sekaligus meminta aparat untuk memastikan tidak terjadi lagi intimidasi terhadap warga yang menyuarakan kebenaran.
(Alfridi)
