Halsel–HabarIndonesia. Masyarakat Desa Busua mendesak Bupati Halmahera Selatan untuk segera mengevaluasi kinerja Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
Mereka menduga kedua lembaga tersebut bekerja sama dengan Kepala Desa Busua, Andi Hairudin, dalam penyelewengan dana desa periode 2023-2024.
Salah satu aktivis muda, Irfandi Hairudin, yang mewakili masyarakat Desa Busua, mengungkapkan bahwa dalam pertemuan pada Kamis (23/01/2025) di Kantor Inspektorat Halmahera Selatan, Kepala Inspektorat telah menjanjikan audit khusus terhadap Kepala Desa Andi Hairudin. Namun, hingga kini, belum ada tindakan nyata dari tim Inspektorat.
“Kami menuntut Bupati Halmahera Selatan segera mengevaluasi kinerja Kepala Inspektorat dan DPMD. Kami menduga ada upaya pembiaran terhadap sejumlah permasalahan yang terjadi di desa kami,” ujar Irfandi.
Ia juga mempertanyakan komitmen kepemimpinan Bupati Bassam Kasuba dan Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin dalam membangun Halmahera Selatan secara adil dan berintegritas. Menurutnya, jika janji audit tak segera direalisasikan, maka masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah daerah.
Lebih lanjut, Irfandi menegaskan bahwa pihaknya akan menggalang dukungan dari mahasiswa dan masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan untuk menggelar aksi protes sebagai bentuk mosi tidak percaya terhadap pemerintah daerah yang berwenang.
“Ini bukan sekadar soal akuntabilitas dana desa, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Bassam-Helmi,” tambahnya.
Kasus dugaan penyelewengan dana desa di Busua ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan ketat dalam pengelolaan anggaran desa.
Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat justru diduga disalahgunakan untuk kepentingan pribadi oleh oknum tertentu. Masyarakat pun berharap agar pemerintah daerah segera bertindak dan menegakkan keadilan.
(Etos)
