HALSEL – HabarIndonesia. Puluhan warga dari Desa Tabalema, Kecamatan Mandioli Selatan, menggelar aksi unjuk rasa pada Kamis (31/7), menuntut kejelasan dan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa yang diduga kuat disalahgunakan oleh Kepala Desa, Abidin Taib.
Aksi dimulai sejak pukul 09.00 WIT dan berlangsung hingga siang hari. Massa yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) menyambangi tiga kantor strategis di pusat pemerintahan Halmahera Selatan, yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Inspektorat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Mereka menyuarakan keresahan terhadap pengelolaan anggaran tahun 2023–2024 yang dinilai janggal dan tidak transparan.
Masyarakat juga mempertanyakan adanya dana tambahan dari kementerian yang disebut-sebut masuk ke desa namun tidak jelas alokasinya. Di tengah kerumunan, orasi silih berganti menyerukan perubahan dan penegakan hukum terhadap kepala desa.
“Kami tidak akan diam jika anggaran desa dikelola seperti milik pribadi. Rakyat berhak tahu ke mana uang itu pergi,” teriak Usry salah satu orator dari atas mobil.
“Selama ini program hanya terlihat di atas kertas. Di lapangan, kami tidak melihat hasilnya. Kami tidak bisa terus dibodohi,” sambung Indra yang disambut sorakan massa.
Lima tuntutan disampaikan secara terbuka dalam dokumen aksi:
- . Bassam Kasuba segera copot saudara Abidin Taib dari jabatannya sebagai Kepala Desa Tabalema, sebab diduga mengabaikan atas transparansi dalam menjalankan roda pemerintahan desa Tabalema;
- . Mendesak saudara Abidin Taib Harus bertanggungjawab di depan hukum atas dana desa Tabalema yang diduga disalahgunakan;
- . Mendesak DPMD keluarkan Rekomendasi Pemberhentian Sebagai bentuk Evaluasi Kinerja;
- . Mendesak Inspektorat agar Audit Khusus dana Desa Tabalema. Dan jika ditemukan kerugian Negara maka Segera direkoemnadsika ke APH untuk diproses Hukum
- . Jika tuntutan ini tidak diindahkan maka kami akan menggelar aksi pada jilid selanjutnya dan menyatakan MOSI TIDAK PERCAYA KEPADA BUPATI BASSAM KASUBA;
Menanggapi desakan massa, Kepala DPMD Zaki Abd. Wahab Halmahera Selatan menyampaikan bahwa surat pengantar audit sudah diperintahkan untuk segera dikirim ke Inspektorat.
“Hari ini saya perintahkan agar surat pengantar ke Inspektorat dibuat. Dana Desa Tabalema tahun 2023 sampai 2025 harus diaudit,” ujarnya zaki di hadapan warga.
Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya akan menyurati tenaga medis untuk mengevaluasi kondisi kesehatan Kepala Desa Tabalema. Jika terbukti tidak mampu menjalankan tugas, pemberhentian sementara akan diusulkan sesuai ketentuan.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Ilham Abubakar mengakui bahwa pihaknya kewalahan menangani pengaduan dari berbagai desa akibat terbatasnya anggaran.
“Dari 63 laporan yang masuk, baru 17 yang bisa kami tindak lanjuti. Termasuk laporan dari Tabalema yang memang sudah masuk,” ucap Ilham.
Pernyataan ini memicu reaksi keras dari peserta aksi. Irawan memprotes langsung di hadapan pejabat Inspektorat.
“Laporan kami sudah lama. Kenapa harus tunggu anggaran baru bisa turun? Sementara uang terus jalan, dan masyarakat tetap tidak tahu ke mana arahnya,” katanya Irawan
Di titik akhir aksi, massa mendatangi Kantor DPRD dan mendesak wakil rakyat untuk tidak diam. Mereka menuntut agar DPRD segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan melibatkan DPMD, Inspektorat, dan seluruh pihak terkait.
“Kami tidak datang untuk bikin rusuh. Kami datang untuk menuntut hak. Kalau DPRD diam, berarti ikut membiarkan,”
Ujar Irawan mewakil masyarakat.
Irawan menegaskan bahwa, mereka akan terus mengawal persoalan ini hingga ada kejelasan hukum dan perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan desa. Bagi mereka, transparansi bukanlah permintaan mewah, tapi keharusan yang tak bisa ditawar.
(Opal/at)
