TERNATE — HabarIndonesia. Sidang Paripurna Ke-9 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025 yang digelar DPRD Kota Ternate, Senin (19/5/2025), berlangsung panas.
Dalam agenda Penyampaian Rancangan Awal RPJMD 2025-2029, Anggota DPRD Fraksi NasDem, Nurlaela Syarif, tampil lantang menyuarakan kekecewaannya atas absennya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Ternate.
Ketidakhadiran Kadis PUPR menuai gelombang protes dari banyak anggota dewan. Mereka menilai sikap abai itu mencederai semangat transparansi dan kolaborasi, terlebih RPJMD memuat agenda strategis pembangunan infrastruktur yang menjadi ranah utama PUPR.
“Kadis PUPR harus diganti. Berkali-kali kami menghubungi lewat WhatsApp dan telepon, tidak ada respon. Ini bukan pertama kali,” tegas Nurlaela Syarif kepada awak media usai sidang. Ia menyayangkan sikap pasif pejabat yang menduduki posisi vital tersebut.
Lebih lanjut, Nurlaela mengungkapkan bahwa respons cepat justru datang dari Wakil Wali Kota setiap kali mereka berkomunikasi.
“Kami ini bukan minta uang, kami bicara soal pelayanan publik. Kadis PUPR seolah tak punya etika birokrasi,” kritiknya.
Menurutnya, kinerja Kadis PUPR telah menjadi keluhan umum di kalangan legislatif. “Ini bukan cuma saya, tapi Ketua Komisi, Wakil Ketua, dan seluruh jajaran komisi III juga merasa hal yang sama. Kita butuh mitra kerja yang aktif, bukan menghilang,” ujar Nurlaela.
Dalam reses, ia mengaku menerima banyak aduan dari masyarakat terkait infrastruktur, mulai dari talut, selokan, jalan berlubang, hingga dugaan pungutan liar dari pihak ketiga.
“Mereka bilang, tanda tangan harus pakai uang. Ini jadi praktik pungli yang mencoreng nama pemerintah,” ungkapnya prihatin.
Ironisnya, poin kedua dalam RPJMD justru menekankan pembenahan infrastruktur. “Kalau Kadis PUPR tak hadir dalam rapat sepenting ini, bagaimana bisa program strategis Wali Kota dan Wakil Wali Kota bisa dijalankan dengan maksimal?” tanya Nurlaela.
Sidang sempat diskors demi meminta kejelasan keberadaan Kadis PUPR. Di akhir pernyataannya, Nurlaela mendesak evaluasi menyeluruh terhadap posisi tersebut.
“Kalau perlu, copot saja. Kota Ternate punya banyak SDM yang lebih responsif dan peduli terhadap persoalan rakyat,” pungkasnya.
(Agis)
