TERNATE – HabarIndonesia.id – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, secara resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) tingkat Provinsi Maluku Utara yang mengusung tema “Statistik Ekonomi Akurat, Pembangunan Tepat”.
Kegiatan yang berlangsung di Gamalama Ballroom Bella Hotel Ternate, Kamis (18/6) malam, menjadi momentum strategis untuk memperkuat basis data ekonomi sebagai landasan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Pencanangan ditandai dengan pemukulan alat musik tradisional tifa, penyematan rompi dan tanda pengenal petugas sensus, serta pembacaan ikrar petugas sebagai simbol dimulainya rangkaian pelaksanaan SE2026 di Maluku Utara.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, Amalia Adininggar Widyasanti, unsur Forkopimda Maluku Utara, para bupati dan wali kota se-Maluku Utara, jajaran pejabat BPS RI, serta Kepala BPS kabupaten/kota se-Maluku Utara.
Dalam sambutannya, Gubernur Sherly mengingatkan seluruh pemangku kepentingan agar tidak terlena dengan capaian pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang saat ini menjadi yang tertinggi di Indonesia.
Berdasarkan data, ekonomi Maluku Utara tumbuh sebesar 34 persen secara tahunan pada 2025 dan masih memimpin secara nasional pada triwulan pertama 2026 dengan pertumbuhan mencapai 19,6 persen.
Meski demikian, Sherly menilai tingginya pertumbuhan ekonomi tersebut belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Menurutnya, struktur ekonomi Maluku Utara masih sangat bergantung pada sektor pertambangan yang mendominasi sekitar 90 persen aktivitas ekonomi daerah.
“Kita semua tahu dan merasakan bahwa pertumbuhan ini belum inklusif. Sebagian besar ekonomi kita masih ditopang sektor pertambangan, sementara sektor lain seperti perikanan dan perkebunan kontribusinya masih sangat kecil,” ujar Sherly.
Gubernur menegaskan bahwa ketergantungan pada sektor ekstraktif tidak dapat berlangsung selamanya.
Oleh karena itu lanjutnya, pemerintah daerah perlu menyiapkan sektor-sektor alternatif yang mampu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di masa mendatang.
Menurut Sherly, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi potensi ekonomi hingga tingkat desa.
Ia juga mengatakan, data yang dihasilkan nantinya akan membantu pemerintah memahami sektor-sektor yang berkembang, kendala yang dihadapi pelaku usaha, kebutuhan permodalan, hingga akses pasar yang tersedia.
“Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah jika kita tidak tahu apa permasalahannya? Di sinilah pentingnya sensus ekonomi. Kita membutuhkan data yang presisi agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.
Selain itu, Sherly mengajak seluruh pelaku usaha, asosiasi bisnis, akademisi, dan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sensus dengan memberikan informasi yang benar kepada petugas.
Ia menekankan bahwa kegiatan tersebut semata-mata bertujuan memetakan kondisi ekonomi daerah dan bukan untuk mencari kesalahan para pelaku usaha.
Kepada para petugas lapangan, Gubernur Sherly juga berpesan agar mengedepankan pendekatan humanis saat melakukan pendataan.
1. Gunakan Bahasa Lokal: Mengingat tidak semua warga di pelosok desa menguasai bahasa Indonesia formal dengan baik, petugas diminta menyesuaikan komunikasi dengan kearifan lokal.
2. Hindari Jargon Canggih: Jangan gunakan istilah ekonomi yang rumit agar warga tidak bingung dan menjawab dengan keliru. Sederhanakan pertanyaan di lapangan.
3. Sasar Sektor Informal: Petugas wajib memastikan usaha mikro, rumahan, warung, hingga pelaku usaha digital (online) tidak ada yang terlewatkan. Kualitas data jauh lebih penting daripada sekadar kecepatan mengisi formulir.
Petugas diminta oleh Gubernur Sherly menggunakan bahasa lokal jika diperlukan, menghindari penggunaan istilah ekonomi yang rumit, serta memastikan seluruh sektor usaha, termasuk usaha mikro, usaha rumahan, warung, hingga pelaku usaha digital, dapat terdata dengan baik.
Sementara itu, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, memberikan apresiasi tinggi terhadap komitmen Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam mendukung penyediaan data statistik yang berkualitas.
Ia menyebut Maluku Utara sebagai salah satu daerah yang mendapat perhatian khusus karena pertumbuhan ekonominya yang sangat progresif.
Amalia mengungkapkan bahwa dukungan penuh Gubernur Sherly terlihat sejak penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemprov Maluku Utara dan BPS RI yang berlangsung cepat dan efektif.
Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pembangunan berbasis data.
“Maluku Utara menjadi perhatian kami bukan hanya karena pertumbuhan ekonominya yang tertinggi di Indonesia, tetapi juga karena komitmen kuat dari Ibu Gubernur dalam mendukung pembangunan berbasis data,” kata Amalia.
Ia juga mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang telah menerbitkan Surat Edaran dukungan terhadap SE2026 dan diikuti oleh seluruh pemerintah kabupaten/kota.
Amalia menegaskan bahwa pelaksanaan sensus ini sepenuhnya didanai melalui APBN sehingga tidak membebani anggaran daerah.
Lanjutnya, berdasarkan data awal BPS, Maluku Utara saat ini memiliki sekitar 90.800 unit usaha yang terdiri dari 89.023 Usaha Mikro Kecil (UMK) dan 1.777 Usaha Menengah Besar (UMB).
Seluruh data tersebut kata dia, bersama 1,397 juta data individu dalam Regsosek, akan diverifikasi melalui pendataan lapangan oleh petugas yang telah mengikuti proses seleksi dan pelatihan secara ketat.
Amalia menilai SE2026 merupakan momentum penting bagi Maluku Utara untuk menemukan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru yang lebih berkelanjutan.
Selain sektor pertambangan lanjutnya, daerah ini memiliki potensi besar di bidang perkebunan pala dan cengkih, perikanan tangkap, serta pariwisata bahari yang dapat dikembangkan melalui kebijakan berbasis data.
Menutup sambutannya, Gubernur Sherly berharap hasil Sensus Ekonomi 2026 dapat segera diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah oleh seluruh Bappeda di Maluku Utara sehingga menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
“Jika BPS menjaga kualitas data, pemerintah daerah membuka akses, petugas bekerja dengan sabar, dan pelaku usaha memberikan informasi yang jujur, maka data yang akurat akan tercipta. Ini bukan sekadar menghitung angka hari ini, tetapi menentukan arah masa depan ekonomi Maluku Utara dan Indonesia,” pungkasnya.
Sherly juga menyampaikan, sebagai bagian dari kampanye SE2026, BPS dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengajak seluruh masyarakat gerakan bersama menyukseskan SE2026 ini melalui jargon “TIER”:
• T (Terima): Terima petugas sensus dengan ramah dan baik.
• I (Isi): Isi data dan berikan jawaban dengan jujur serta benar.
• ER (Erat/Rahasia): Kerahasiaan data dilindungi oleh undang-undang dan terjamin aman.
(Gus)
