MOROTAI – HabarIndonesia. Sejumlah kalangan pengusaha muda di Kabupaten Pulau Morotai menyuarakan protes keras terhadap langkah Wakil Bupati Morotai yang berkeinginan maju sebagai calon Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Maluku Utara
Para pengusaha menilai, jabatan politik tidak sejalan dengan visi organisasi yang sejak awal didirikan untuk mendorong kemandirian pengusaha muda. Mereka meminta panitia Musda HIPMI Maluku utara menolak pencalonan Rio Pawane dengan alasan masih sebagai pejabat publik, yang adalah Wakil Bupati Morotai saat ini
Di sisi yang lain muncul protes ketua Brigade Nusantara (BRINUS), Dodi Rio, Berpendapat Wakil Bupati Morotai mestinya harus fukus membantu Bupati Morotai Mengurusi kepentingan rakyat dan Daerah itu yang mestinya menjadi komitmen wakil Bupati (Rio Pawane).
Karena itu saya tegaskan jika wakil bupati pulau morotai Maju sebagai calon ketua maka harus undur diri dari jabatan Wakil Bupati, sebab HIPMII tidak bisa merangkap jabatan Apalgi jabatan itu adalah pejabat publik.
Pendapat yang sama Olan Hadi Ketua Himpunan Mahasiswa Morotai (HIPMAMORO) juga menegaskan bahwa musda HIPMI akan sangat selektif memilih calon ketua yang baru dan harus meminta kepada Rio Pawane untuk mengundurKan diri sebagi Wakil Bupati kab pulau morotai. Karena itu syarat etis pencalonan ketua himpunan pengusaha muda Indonesia.
Sebab HIPMI adalah wadah pengusaha muda, bukan ruang untuk memperluas kepentingan politik. Jika pejabat publik masuk, ada risiko organisasi ini tidak lagi murni sebagai ruang bagi dunia usaha,” ujar Sunaryo salah satu pengusaha muda Morotai yang di konfirmasi media
Mereka juga menegaskan, pejabat negara tidak semestinya terlibat langsung dalam aktivitas bisnis. Hal itu dinilai bertentangan dengan prinsip etika dan aturan yang berlaku, di mana pengelolaan bisnis seharusnya dilakukan oleh pelaku usaha, bukan pejabat publik.
Panitia Musyawarah BPD HIPMI Malut pun didesak untuk tegas. “Kami minta panitia menolak pencalonan Wakil Bupati Morotai, HIPMI harus tetap menjadi organisasi independen yang mengayomi pengusaha, bukan ajang kepentingan politik praktis,” Tutupnya.
(Ris)
