SOFIFI – HabarIndonesia.id – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, memimpin apel perdana Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2026 yang berlangsung khidmat di halaman Kantor Gubernur Maluku Utara.Senin, 05/01/26.
Apel ini dihadiri Wakil Gubernur Sarbin Sehe, Sekretaris Daerah, staf ahli, para asisten, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Dalam arahannya, Gubernur Sherly menyampaikan apresiasi atas kinerja kolektif jajaran Pemprov Maluku Utara sepanjang tahun 2025.
Salah satu capaian strategis yang disorot adalah keberhasilan efisiensi anggaran sebesar Rp145 miliar, yang kemudian dialihkan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, serta mendukung program pendidikan gratis melalui BOSDA dan pembiayaan uang komite bagi SMA/SMK/SLB se-Maluku Utara.
Selain itu, Gubernur Sherly juga mengungkap sejumlah prestasi nasional yang diraih OPD, antara lain penghargaan sektor ketenagakerjaan, keberhasilan Dinas Sosial dalam pengusulan Sultan Zainal Abidin Sjah sebagai Pahlawan Nasional, serta capaian Maluku Utara yang masuk 5 besar nasional dalam program cek kesehatan gratis dan Universal Health Coverage (UHC) prioritas.
Namun demikian, perhatian khusus diberikan pada capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Gubernur Sherly menegaskan bahwa Maluku Utara berhasil meningkatkan skor MCP dari 71 (zona kuning) menjadi 88,8–90 (zona hijau) di akhir 2025.
“Untuk tahun 2026, saya menargetkan skor MCP kita mencapai 95. Ini adalah komitmen kita bersama untuk pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” tegas Sherly.
Sebagai langkah penguatan tata kelola, Gubernur menginstruksikan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk mengawal pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terhadap 443 ASN yang belum melapor, dengan batas waktu hingga Maret 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Sherly juga menyoroti pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang mencapai 9 persen, tertinggi secara nasional pada kuartal III 2025.
Namun ia menilai pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya inklusif, karena kebutuhan pangan di kawasan industri masih bergantung pada pasokan dari luar daerah.
“Dinas Pertanian dan Perikanan harus menghadirkan output nyata. 80 persen penduduk Maluku Utara adalah petani dan nelayan. Jika mereka sejahtera, maka Maluku Utara akan sejahtera,” ujarnya.
Terkait manajemen sumber daya manusia, Sherly menegaskan bahwa mulai 7 Januari 2026 akan dilakukan pelantikan mutasi, rotasi, dan promosi terhadap 59 jabatan, berdasarkan hasil Uji Kompetensi (Ukom) melalui aplikasi SIMATA. Ia menegaskan tidak ada toleransi terhadap praktik transaksional dalam pengisian jabatan.
“Tidak ada lagi yang memberi uang untuk jabatan. Gunakan uang itu untuk keluarga. Saya membutuhkan ASN yang memiliki kompetensi dan integritas untuk membantu saya dan Pak Sarbin menuntaskan janji politik kami,” tegasnya.
Mengakhiri arahannya, Sherly mengingatkan bahwa ASN adalah pelayan publik yang digaji melalui APBD 2026 sebesar Rp3 triliun, dengan 35 persen atau Rp1,2 triliun dialokasikan untuk gaji sekitar 10.000 ASN.
Oleh karena itu, ia menuntut kinerja optimal sebagai bentuk tanggung jawab kepada 1,4 juta penduduk Maluku Utara.
(Gus)
