TERNTAE — HabarIndonesia.id – Kegiatan Pelatihan Sonding Market, Penyedia e-Katalog Elektronik, dan Pendampingan Advice LKPP yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara resmi ditutup pada Rabu (10/12/25) di Hotel Bela Ternate.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah secara transparan, akuntabel, efisien, serta mendukung percepatan pembangunan di Maluku Utara.
Market sounding merupakan tahap penting sebelum sebuah proyek dilelang, dengan tujuan:
• Mengukur Minat Investor: Untuk mengetahui seberapa besar ketertarikan pihak swasta untuk berpartisipasi dalam proyek.
• Menjaring Masukan dan Saran: Pemerintah membutuhkan umpan balik dari pasar mengenai struktur proyek, potensi risiko, spesifikasi teknis, dan model bisnis yang paling optimal dan menarik bagi investor.
• Meningkatkan Transparansi: Proses ini menunjukkan keterbukaan pemerintah dalam merencanakan proyek dan membuka ruang diskusi dengan calon mitra.
• Memastikan Kelayakan Proyek: Masukan dari market sounding membantu pemerintah memastikan bahwa proyek yang direncanakan realistis, layak secara finansial, dan dapat dilaksanakan dengan sukses.
Tahapan ini menjadi krusial untuk menyempurnakan rencana proyek sekaligus membuka ruang diskusi antara pemerintah dan pelaku usaha.
Ketua Pelaksana yang juga Kepala Bidang Jasa Konstruksi (Jakon) Dinas PUPR Maluku Utara, Ir. Syaiful Amin, menyampaikan bahwa market sounding ini digelar untuk mendapatkan respons pasar terkait pekerjaan konstruksi mulai dari jalan, jembatan, hingga irigasi yang kini diarahkan menggunakan metode e-purchasing melalui katalog elektronik.
“Ini merupakan langkah awal untuk memulai sistem yang akan mempermudah pemilihan penyedia melalui katalog elektronik, khususnya untuk pekerjaan konstruksi,” ungkapnya.
Ir. Syaiful Amin juga menyebut sebagian besar pelaku usaha telah memahami mekanisme tersebut dan mulai memiliki etalase di e-katalog, begitu pula Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang telah memiliki akun.
Ia menyampaikan apresiasi kepada LKPP, BPBJ Provinsi, Kepala Dinas PUPR, serta seluruh panitia yang mendukung suksesnya pelatihan ini.
Terpisah, Kepala Dinas PUPR Maluku Utara, Risman Ariyanto, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa pada tahun 2026 Pemerintah Provinsi Maluku Utara berencana menerapkan kontrak payung dalam pengadaan barang/jasa.
“Kami berharap kontrak payung dapat memberikan kepastian dan fleksibilitas dalam manajemen anggaran serta mendorong kualitas layanan yang optimal dari pihak penyedia,” ujarnya.
Menurut Risman, penerapan e-katalog merupakan bagian dari transformasi besar dalam sistem pengadaan nasional menuju proses yang lebih efisien dan transparan.
Terpisah juga Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, turut memberikan arahan dan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan ini.
Ia menilai pelatihan ini tidak hanya memperkuat pemahaman teknis, namun juga menjadi upaya strategis dalam mencegah pelanggaran dan tindak korupsi melalui perbaikan tata kelola pengadaan.
“Saya mengajak seluruh peserta mengikuti kegiatan ini dengan penuh perhatian dan keseriusan. Manfaatkan kesempatan bertanya dan berdiskusi agar wawasan yang diperoleh lebih mendalam dan aplikatif,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada narasumber dan instruktur dari LKPP yang telah membimbing peserta hingga kegiatan selesai dengan baik.
Ia juga mengatakan, kegiatan ini menandai langkah nyata Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam meningkatkan kualitas pengadaan barang/jasa berbasis elektronik.
Dengan penerapan e-katalog dan rencana kontrak payung, pemerintah berharap tercipta tata kelola yang modern, efisien, serta berintegritas untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang lebih baik.
(Red)
