TERNATE — HabarIndonesia.id – Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur kembali menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku Utara.
Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur kepada BPK RI Perwakilan Maluku Utara.
Dari hasil pantauan media HabarIndonesia.id, Bupati turut didampingi oleh jajaran pimpinan daerah, termasuk Wakil Bupati, Kepala BPKAD, Kepala Inspektorat, serta sejumlah kepala OPD termaksud dan juga dirinya sebagai Sekertaris Daerah.
Sebagai bentuk kewajiban administratif pemerintah daerah serta upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, sekaligus mendukung proses audit BPK.
LKPD diserahkan langsung oleh Bupati Halmahera Timur tepat pada batas waktu yang ditentukan, dengan seluruh perangkat daerah telah dipersiapkan untuk menghadapi proses audit lanjutan yang dijadwalkan dimulai awal April 2026.
Penyerahan LKPD yang dilakukan tepat waktu ini menjadi indikator keseriusan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dalam memenuhi ketentuan perundang-undangan serta memperkuat tata kelola keuangan daerah.
Bupati Halmahera Timur, Ubaid Yakub, menyampaikan bahwa setelah penyerahan laporan, pemerintah daerah siap memasuki tahapan pemeriksaan oleh tim auditor BPK.
Ia menegaskan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah diarahkan untuk bersikap kooperatif serta menyiapkan dokumen pendukung selama proses audit berlangsung.
“Konsistensi dalam memperbaiki tata kelola keuangan menjadi kunci utama dalam meraih predikat tersebut secara berkelanjutan,” ujar Ubaid.
Lebih lanjut, Bupati menyatakan optimisme bahwa Halmahera Timur dapat kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagaimana capaian pada tahun-tahun sebelumnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Halmahera Timur, Ricky H. Ricfat, menegaskan bahwa ketepatan waktu penyerahan LKPD merupakan hasil kerja sama dan kedisiplinan seluruh OPD.
Ia menjelaskan bahwa berbagai catatan evaluasi tahun sebelumnya telah menjadi dasar perbaikan dalam penyusunan laporan keuangan tahun ini.
“Pemerintah daerah kini fokus memastikan seluruh aspek laporan telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku,” ungkapnya.
Lebih jauh kata Ubaid, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur menargetkan dapat kembali meraih opini WTP untuk kedelapan kalinya, sekaligus memperkuat citra sebagai daerah yang konsisten menerapkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
(Dzariq)
