Ternate-Habarindonesia. Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur (Pemkab Haltim) kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, anggaran pembangunan infrastruktur fisik yang seharusnya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat justru dialokasikan untuk pembangunan asrama Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara.
Pembangunan asrama ini menelan anggaran hingga Rp 854,366 juta yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Timur.
Asrama yang direncanakan memiliki tiga lantai permanen ini diduga terkait dengan upaya Pemkab Haltim untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023.
Gedung asrama yang dibangun di salah satu kelurahan Kecamatan Ternate Selatan ini dilengkapi dengan 30 kamar serta berbagai fasilitas pendukung lainnya, termasuk meubelair.
Pembangunan asrama ini dikerjakan oleh CV Intima Nusa Graha, yang berhasil memenangkan tender proyek ini setelah melalui proses seleksi yang diikuti oleh 10 peserta.
Proyek ini tercatat dengan nomor kontrak 600/91/SP/GA.BPK/CK/APBD-P/DPERKIM-HT/XI-2024 dan ditargetkan selesai dalam waktu 60 hari kalender terhitung sejak November 2024.
Namun, proyek ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat. Banyak pihak yang mempertanyakan mengapa anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang bermanfaat langsung bagi masyarakat justru dialihkan untuk pembangunan asrama yang lebih diperuntukkan bagi keperluan BPK. Hal ini menambah panjang daftar proyek kontroversial yang sering mendapat kritik terkait ketidaksesuaian prioritas pembangunan.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Halmahera Timur, Muliastuty, yang menjadi penanggung jawab proyek tersebut, hingga berita ini dipublikasikan enggan memberikan klarifikasi. Upaya konfirmasi yang dilakukan melalui pesan WhatsApp hanya mendapatkan tanda pesan terbaca tanpa adanya balasan.
BPK melalui humasnya, Ina menyebut masih menunggu arahan Kasubbag Humas dan TU BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara, Dana Susetyawan.
Pihak BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara juga belum memberikan penjelasan terkait proyek ini. Saat dihubungi oleh wartawan, perwakilan BPK menyatakan bahwa,
“Kasubag kami juga sedang menunggu arahan dari kepala perwakilan, beliau sedang ada rapat di pusat. Nanti kasubag kami menghubungi bapak (wartawan), nomor bapak sudah saya kasih ke beliau,” tulis Ina membalas upaya konfirmasi wartawan.
Masyarakat dan berbagai pihak pun semakin penasaran dengan proyek pembangunan asrama BPK ini. Mereka berharap adanya penjelasan yang lebih jelas mengenai alokasi anggaran untuk pembangunan asrama BPK tersebut.
(Wan)
