SOFIFI – HabarIndonesia.id. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominfosan) Maluku Utara mulai mempersiapkan langkah dalam mempercepat transformasi digital pemerintahan. Pada Senin (1/9/2025) digelar rapat teknis panitia persiapan rekrutmen tim pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Hal ini menindaklanjuti kerja sama antara Maluku Utara dan Pemerintah Provinsi Bali melalui Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), khususnya terkait pengembangan serta replikasi aplikasi SPBE.
Kepala Diskominfosan Maluku Utara, Iksan Arsyad mengatakan, aplikasi yang akan digunakan di Maluku Utara merupakan hasil replikasi dari UPTD Pelita Diskominfosan Bali. Namun, sebelum diterapkan, sistem tersebut akan diadaptasi sesuai dengan kesiapan sumber daya manusia (SDM) maupun infrastruktur yang ada.
“Permintaan langsung dari Gubernur Maluku Utara kepada Gubernur Bali adalah dukungan pengembangan SPBE. Maka, sebagai tindak lanjut PKS, panitia seleksi tim pengembangan SPBE dibentuk untuk merekrut tenaga profesional yang dibutuhkan,” katanya usai rapat.
Dalam prosesnya, dibutuhkan tiga tenaga programmer frontend dan backend senior yang akan direkrut dari Bali. Sementara di Maluku Utara sendiri, seleksi dibuka untuk empat posisi, yakni programmer frontend dan backend junior, serta satu tenaga cloud server administrator.
Tahapan Seleksi
Pendaftaran: 3-16 September 2025
Seleksi administrasi: 17 – 19 September 2025
Pengumuman seleksi administrasi: 20 September 2025
Uji kompetensi (tes tulis, praktik, dan wawancara): 22-25 September 2025
Pengumuman kelulusan: 26 September 2025
Informasi detail mengenai proses seleksi dapat diakses melalui situs resmi Pemerintah Provinsi Maluku Utara www.malutprov.go.id atau https://e-rekrutmen.malutprov.go.id.
Pemerintah berharap percepatan implementasi SPBE dapat segera terwujud. Kehadiran tim pengembang dinilai penting untuk menyesuaikan sistem dengan kebutuhan lokal sekaligus menjaga kesinambungan pengelolaan layanan publik berbasis teknologi.
“Harapan kami, melalui kolaborasi ini. Maluku Utara mampu menghadirkan layanan pemerintahan digital yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel,” pungkasnya.
(Red)
