TERNATE – HabarIndonesia. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Ternate menggelar diskusi publik bertema “Kontroversi Kesejahteraan Sosial dan Jaminan Kesehatan di Kota Ternate” di Cuma Tampa Ngopi THE COGAN, Jumat malam (11/7/2025).
Diskusi ini berlangsung panas, sarat kritik, dan menelanjangi sejumlah persoalan mendasar yang selama ini dinilai luput dari perhatian serius Pemerintah Kota.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber utama dari unsur pemerintah dan DPRD, antara lain Kepala Dinas Kesehatan dr. Fathiyah Suma, M.Kes., Kepala Dinas Sosial Burhanuddin A. Kadir, S.IP, M.A., praktisi kesehatan Alwan M. Arif, M.Kes, M.M., dan Anggota Komisi III DPRD Kota Ternate Najib Hi. Thalib, S.Pi, M.Si.
Dalam pemaparannya, dr. Fathiyah menegaskan bahwa peningkatan layanan kesehatan harus dimulai dari penguatan data dan sinergitas antar-OPD.
“Kesejahteraan kesehatan tak bisa dibicarakan tanpa data dan kerjasama lintas sektor. Kami di Dinas Kesehatan menjadikan data sebagai dasar kebijakan agar seluruh masyarakat bisa dilayani setara,” ujarnya.
Ia juga menyinggung permasalahan akses di wilayah kepulauan seperti Moti, Hiri, dan Batang Dua. Menurutnya, Ketimpangan layanan kesehatan di tiga pulau tersebut masih nyata. Tahun 2025 mereka fokus sediakan ambulans laut, sementara 2026 diarahkan untuk renovasi gedung, rumah dinas, dan fasilitas puskesmas pembantu.
Namun diskusi menjadi panas ketika audiens mulai mempertanyakan keseriusan pemerintah menyikapi problem kesehatan masyarakat. Pemuda asal Moti, Ihwan Muhammad, dengan nada tinggi menyampaikan kekecewaannya.
“Kami di Moti kehilangan nyawa sebelum sampai puskesmas, Kapan pemerintah benar-benar hadir untuk kami,” teriaknya sambil bertanya.
Sementara itu, dari sektor sosial, Kadis Sosial Burhanuddin A. Kadir menjawab sejumlah pertanyaan tajam seputar ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa), bantuan iuran BPJS (PBI), hingga anak-anak jalanan.
“Semua bantuan harus berdasarkan data valid. Tidak bisa sembarangan. Kalau tidak tepat sasaran, itu akan menjadi masalah hukum. Kami bekerja berdasarkan aturan dari pusat,” tegasnya.
Burhanuddin juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemulangan ODGJ ke keluarga masing-masing sebagai salah satu solusi, meskipun belum sepenuhnya menyelesaikan masalah.
“Yang penting adalah keberlanjutan program, bukan sekadar seremonial karena ini menyangkut kepentingan masyarakat,” tambahnya.
Ketua KNPI Halmahera Utara, Mirzan Salim, bahkan mempertanyakan langsung soal utang miliaran rupiah RSUD Chasan Boesoerie kepada pihak-pihak penyedia layanan.
“Hutang rumah sakit belum juga dibayar! Ini menyangkut nyawa orang, kenapa bisa diabaikan,” cetusnya dalam nada geram yang membuat suasana makin memanas.
Mirzan juga menambahkan, Meski sebagian tanggapan normatif dilontarkan oleh pejabat, banyak peserta menilai acara ini sebagai momentum penting membuka tabir kebijakan yang selama ini dinilai tumpul di akar rumput.
Ketua KNPI Kota Ternate, Samar Ishak, menyatakan bahwa hasil diskusi malam ini akan dirumuskan menjadi rekomendasi strategis yang akan disampaikan langsung ke Wali Kota Ternate. Ketua panitia menyebut,
“Kami tidak ingin diskusi ini berakhir di kopi dan rokok saja. Kami ingin perubahan yang nyata untuk kemajuan daerah demi kepentingan masyarakat secara umum khususnya Kota Ternate.” pungkasnya
(Agis)
