HALUT – HabarIndonesia. Aroma permainan kotor dalam penyaluran minyak tanah (mitan) bersubsidi mulai tercium di Halmahera Utara. CV. Sinar Jaya Pratama, salah satu agen resmi penyalur mitan yang berlokasi di Desa Wari, diduga kuat mempersulit proses pengurusan pangkalan.
Dampaknya? Penyaluran mitan tersendat, kelangkaan pun tak terhindarkan. Masyarakat mengeluh, dan para tokoh muda angkat suara menuntut tindakan tegas.
Aburizal Bakrie Syamsu, mantan Ketua Umum Kerukunan Pelajar Mahasiswa Galela Maluku Utara (KPMG-MU), menegaskan bahwa tindakan agen tersebut berpotensi melanggar prinsip keadilan distribusi subsidi.
“Kami nilai CV. Sinar Jaya Pratama tidak transparan dan justru menjadi penghambat kelancaran distribusi minyak tanah bersubsidi di Halmahera Utara,” ujarnya saat dikonfirmasi media, Jumat (13/6).
Lebih jauh, Aburizal menyebut bahwa kelangkaan mitan yang terjadi saat ini tidak bisa dipandang sebagai kelalaian semata.
“Ada indikasi kuat bahwa tindakan ini disengaja dan tidak sejalan dengan upaya pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Piet Kasman dalam menertibkan distribusi mitan bersubsidi,” tegasnya.
Permintaan keras pun dilayangkan. “Kami mendesak Bupati Halmahera Utara segera mengevaluasi kinerja CV. Sinar Jaya Pratama sebagai agen. Ini menyangkut kebutuhan dasar rakyat di kecamatan dan desa-desa,” ucap Aburizal. Menurutnya, ketidaktepatan distribusi ini mencederai prinsip keadilan sosial.
Perbandingan mencolok terlihat pada agen lain, yakni AMT CV. Bumi Patra Makmur di Desa Wosia, yang disebut berhasil menyalurkan mitan tanpa kendala berarti.
“Beda jauh. Di Wosia penyaluran lancar. Tapi di Wari, justru terlambat. Ini jadi bukti ada yang tak beres di tubuh CV. Sinar Jaya Pratama,” tambahnya.
Lebih mengejutkan, Aburizal mengaitkan peristiwa ini dengan aroma politik menjelang Pilkada 2024.
“Kami patut menduga keterlambatan ini terkait kepentingan politik, karena salah satu petinggi di CV. Sinar Jaya Pratama diketahui punya afiliasi langsung dengan tim sukses salah satu kandidat,” tudingnya tegas.
Ia menekankan bahwa distribusi mitan seharusnya tidak dipolitisasi.
“Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jangan jadikan mitan sebagai alat mainan politik. Pemda Halut harus hadir dan bersikap tegas,” serunya.
Dalam pernyataan akhirnya, Aburizal mendesak Pemkab Halmahera Utara menjatuhkan sanksi.
“Sanksi harus diberikan agar ini jadi pelajaran bagi semua agen. Jangan main-main dengan kebutuhan rakyat. Bila perlu, cabut izin agen yang bermain api,” pungkasnya.
Kelangkaan mitan adalah krisis yang menyakitkan bagi masyarakat bawah. Saat distribusinya dipolitisasi, maka negara dan daerah harus hadir untuk meluruskan. Evaluasi harus dilakukan segera tanpa kompromi.
(Agis)
