Berita  

Jelang Iduladha, Sherly, Pemprov Malut Salurkan 111 Sapi Kurban dan Pastikan Stok Pangan Aman

TERNATE – HabarIndonesia.id – Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Maluku Utara menyiapkan berbagai program strategis sepanjang tahun 2026 yang difokuskan pada pelayanan sosial, bantuan pascabencana, penguatan ekonomi masyarakat, serta menjaga stabilitas kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, kepada wartawan usai menghadiri kegiatan penyaluran bantuan sosial di kawasan Benteng Oranje, Ternate, Senin (25/5/2026).

Menurut Sherly, melalui Dinsos Maluku Utara, pemerintah daerah saat ini tengah menyalurkan berbagai bantuan aksesibilitas dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang membutuhkan.

Bantuan tersebut meliputi kaki palsu, kursi roda, tongkat bantu jalan, paket sembako, program beasiswa, pasar murah, hingga pangan gratis menjelang Iduladha.

Selain itu ia menyampaikan, pemerintah juga memberikan bantuan alat musik bagi gereja-gereja yang terdampak gempa bumi sebagai bagian dari upaya pemulihan pascabencana.

“Ada juga program beasiswa, pasar murah, pangan gratis menjelang Iduladha, hingga bantuan alat musik untuk gereja-gereja yang terdampak gempa bumi kemarin,” ujar Sherly.

Lanjutnya, menjelang Iduladha, Pemerintah Provinsi Maluku Utara turut memastikan ketersediaan hewan kurban bagi masyarakat.

Sherly mengungkapkan bahwa Maluku Utara memperoleh Bantuan Presiden (Banpres) berupa 11 ekor sapi kurban dengan bobot masing-masing mencapai satu ton.

Ia menjelaskan, bantuan tersebut diperuntukkan bagi 10 kabupaten/kota di Maluku Utara serta satu ekor untuk tingkat provinsi. Seluruh sapi kurban tersebut telah didistribusikan dan diterima oleh daerah penerima.

Tidak hanya itu kata dia, Pemprov Maluku Utara juga menyalurkan bantuan mandiri sebanyak 100 ekor sapi kurban yang disebarkan secara simbolis ke 100 desa melalui masjid-masjid di berbagai wilayah Maluku Utara. Program tersebut, kata Sherly, telah selesai didistribusikan.

Di sektor pemulihan pascabencana lanjut dia, khususnya rumah ibadah yang terdampak gempa bumi, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk terus memberikan dukungan.

Ia mengatakan, dinsos mengambil peran dalam pengadaan sarana penunjang ibadah berupa alat musik gereja, sementara pembangunan fisik dilakukan melalui kolaborasi dengan pihak swasta.

“Untuk renovasi dan pembangunan kembali gedung gereja, anggarannya bersumber dari program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan nilai mencapai miliaran rupiah. Saat ini tim sedang melakukan verifikasi lapangan dan diharapkan bulan depan pekerjaan fisik sudah dapat dimulai,” jelasnya.

Sementara itu, terkait kondisi pasar menjelang Iduladha, Gubernur Sherly memastikan harga sejumlah kebutuhan pokok seperti cabai, tomat, dan ikan masih dalam kondisi normal dan terkendali.

Menurutnya, ketersediaan beras serta minyak goreng subsidi Minyakita juga dinyatakan aman setelah stok yang sempat kosong di gudang Bulog kembali tersedia sejak beberapa hari terakhir.

Meski demikian, Sherly mengakui masih terdapat tantangan terkait disparitas harga Minyakita di wilayah kepulauan, terutama di sejumlah daerah Halmahera.

Menurut dia, persoalan tersebut berkaitan erat dengan keterbatasan infrastruktur logistik dan distribusi.

Ia menuturkan bahwa saat ini gudang Bulog yang aktif baru tersedia di Ternate dan Halmahera Utara.

Karena itu kata Sherly, Pemprov Maluku Utara tengah mengupayakan agar pengiriman stok berikutnya dapat langsung masuk ke Halmahera Utara guna memperpendek rantai distribusi ke wilayah Halmahera Utara dan Halmahera Barat.

Di sisi lain, menanggapi keluhan masyarakat terkait tingginya harga LPG, Sherly menjelaskan bahwa kebijakan harga dasar LPG merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Namun demikian katanya, pemerintah daerah terus berupaya menekan biaya distribusi yang menjadi salah satu faktor utama tingginya harga di tingkat pengecer.

“Saat ini pasokan LPG kita ambil dari Ambon karena di sana sudah memiliki stasiun pengisian sendiri, sedangkan Maluku Utara belum memilikinya. Kami juga sedang berkoordinasi untuk meminta penambahan rute Tol Laut guna menekan biaya transportasi,” katanya.

Ia menyampaikan, pemprov maluku utara berharap ke depan daerah tersebut dapat memiliki fasilitas pengisian LPG sendiri sehingga ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah dapat dikurangi dan harga LPG di masyarakat menjadi lebih terjangkau.

(Agis)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *