HALSEL – HabarIndonesia.id – Kemarahan petani hortikultura di Kabupaten Halmahera Selatan kian memuncak. Mereka menilai masuknya pasokan tomat dan cabai dari Manado, Sulawesi Utara, secara terus-menerus telah menyebabkan harga komoditas lokal anjlok sehingga berdampak langsung pada pendapatan petani.
Sorotan para petani mengarah kepada seorang aparatur sipil negara (ASN) berinisial FM yang bertugas di Puskesmas Wayaua. FM diduga berperan dalam distribusi tomat dan cabai dari Manado ke Pasar Labuha dan Pasar Babang. Dugaan tersebut kini menjadi perhatian masyarakat dan didesak untuk diusut secara transparan oleh pihak berwenang.
Salah seorang warga yang akrab disapa Uni Yanti mengungkapkan, komoditas dari luar daerah diduga dipasarkan dengan sistem titip jual kepada para pedagang. Pembayaran disebut baru dilakukan setelah pasokan berikutnya tiba, sehingga pedagang tidak lagi membeli hasil panen petani lokal.
“Akibatnya petani kehilangan pasar. Hasil panen sulit terjual karena pedagang sudah lebih dulu dipenuhi stok dari luar daerah,” ujarnya.
Keluhan serupa disampaikan Amrullah, seorang petani hortikultura di Halmahera Selatan. Ia mengaku harga tomat dan cabai hampir selalu jatuh setiap musim panen karena bertepatan dengan masuknya pasokan dari luar daerah.
“Setelah berbulan-bulan mengeluarkan biaya produksi, hasil panen justru dijual dengan harga yang sangat rendah. Bahkan tidak sedikit petani yang merugi,” katanya.
Para petani menduga pasokan tomat dan cabai tersebut rutin masuk melalui Pelabuhan Kupal sebelum didistribusikan ke sejumlah pasar di Halmahera Selatan. Mereka meminta aparat penegak hukum menelusuri jalur distribusi tersebut untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.
Menurut mereka, persoalan ini tidak semata-mata menyangkut persaingan usaha, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan terhadap keberlangsungan ekonomi ribuan petani lokal yang menggantungkan hidup pada sektor hortikultura.
Karena itu, para petani mendesak Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan segera mengambil langkah konkret dengan mengatur arus masuk tomat dan cabai dari luar daerah, terutama pada musim panen petani lokal. Langkah tersebut dinilai penting agar harga komoditas tetap stabil dan hasil panen masyarakat dapat terserap pasar.
Selain itu, mereka meminta dugaan keterlibatan pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari distribusi komoditas tersebut diusut secara terbuka. Menurut mereka, pemerintah harus hadir memberikan perlindungan kepada petani lokal agar tidak terus dirugikan oleh mekanisme perdagangan yang dinilai tidak berpihak.
Petani juga melayangkan ultimatum kepada pemerintah daerah. Mereka menegaskan akan menggelar aksi demonstrasi apabila dalam waktu dekat tidak ada langkah nyata untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Kalau pemerintah terus diam, kami akan turun ke jalan. Ini bukan hanya soal tomat dan cabai, tetapi menyangkut nasib ribuan petani dan keluarga mereka yang kehilangan sumber penghasilan,” tegas salah seorang perwakilan petani.
Hingga berita ini diterbitkan, FM, pihak Puskesmas Wayaua, maupun Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut. Redaksi telah membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebutkan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
(Ian)
