SOFIFI – HabarIndonesia.id – Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada tahun anggaran 2026 memfokuskan belanja infrastruktur di wilayah daratan Halmahera melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dengan total alokasi anggaran mencapai sekitar Rp550 miliar. Rabu, 28/01/26.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Maluku Utara, Risman Iriyanto, mengatakan anggaran tersebut diperuntukkan bagi belanja fisik, perencanaan, hingga pengawasan pembangunan infrastruktur strategis, meliputi jalan, jembatan, irigasi, bangunan gedung, pengaman pantai dan sungai, serta penataan kawasan.
“Belanja ini mencakup pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan, irigasi, bangunan gedung, pengaman pantai dan sungai, serta penataan kawasan di wilayah daratan Halmahera,” ujar Risman.
Di Kabupaten Halmahera Barat, program pembangunan difokuskan pada pemeliharaan jaringan irigasi Akediri, rehabilitasi irigasi Goal, serta pembangunan jalan Sedangoli–DHE yang terhubung langsung dengan kawasan permukiman hasil relokasi.
Selain itu, dilakukan penanganan Ruas Ibu–Kedi, Ruas Sedangoli–DHE, serta pembangunan jalan dan jembatan Tabadame–Ekor guna meningkatkan aksesibilitas wilayah.
Sementara di Halmahera Timur, pembangunan diarahkan pada peningkatan jaringan irigasi Wayamli, pengembangan kawasan wisata Olako, serta pembangunan jalan dan jembatan Ekor–Kobe sebagai penunjang konektivitas dan sektor pariwisata.
Risman mengungkapkan, sejumlah proyek infrastruktur masih menunggu penyelesaian aspek administratif, terutama terkait pengurusan tata batas kawasan hutan yang menjadi syarat utama pelaksanaan pekerjaan fisik.
Untuk Halmahera Tengah, pembangunan jalan difokuskan pada sejumlah ruas strategis, antara lain Saket–Hede Podo, Sakit–Agane Dalam, serta Sidangoli–Jailolo–Gula.
Proyek tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah di daratan Halmahera.
Di Kabupaten Halmahera Selatan, pembangunan infrastruktur meliputi jalan, jembatan, serta bangunan pengaman pantai yang tersebar di Pulau Bacan, Pulau Obi, dan jalur daratan Halmahera Selatan, termasuk kawasan Saketaya.
Sementara itu, di Halmahera Utara, proyek infrastruktur dilaksanakan di sejumlah kecamatan, seperti Toliwang, Kaliupa, Pitu, dan Kao.
Penanganan jalan dilakukan pada ruas Kao–Toliwang, Ibu–Kedi, Galela–Kedi, serta Lapi–Darume, termasuk lanjutan pembangunan Ruas Tolabit–Togore–Batua.
Risman berharap dukungan dari pemerintah pusat, khususnya melalui kementerian teknis dan balai terkait, terus diperkuat agar pembangunan infrastruktur di daratan Halmahera dapat berjalan optimal, merata, dan berkelanjutan demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. (*)
