Sofifi–HabarIndonesia. Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe menegaskan komitmennya terhadap pendidikan gratis sebagai salah satu program utama dalam 100 hari kerja pertama mereka, kamis 06/03/25.
Sherly Laos menginstruksikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan untuk segera merealisasikan kebijakan sekolah gratis di seluruh wilayah Maluku Utara.
“Kemarin saya perintahkan Plt Kadis Pendidikan untuk memastikan program 100 hari pertama, sekolah gratis bisa mulai diterapkan,” ujar Sherly dalam pernyataannya.
Dalam rapat pleno perdana di hadapan DPRD Provinsi Maluku Utara, Sherly menegaskan bahwa tidak boleh ada pungutan iuran di sekolah-sekolah negeri.
“Minimal sekolah negeri tidak ada lagi pungutan iuran, baik itu SMA, SMK, maupun SLB di seluruh kabupaten dan kota di Maluku Utara,” katanya dengan tegas.
Selain sekolah negeri, Sherly Laos yang merupakan gubernur perempuan pertama di Maluku Utara juga menyoroti pendidikan di sekolah swasta. Namun, ia mengakui adanya keterbatasan anggaran daerah untuk tahun 2025.
“Karna keterbatasan anggaran APBD 2025, maka kemungkinan sekolah swasta akan menyusul pada anggaran 2026,” jelasnya.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap program ini dapat meringankan beban masyarakat dan meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh anak di daerah tersebut. Dengan kebijakan ini, diharapkan tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah karena faktor biaya.
Program 100 hari kerja ini menjadi langkah awal dari visi besar Sherly Laos dan Sarbin Sehe untuk membangun sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas di Maluku Utara.
(Gus)
